Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama ini untuk pelatihan dan penempatan kerja bagi
penyandang disabilitas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sesuai data
Februari 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk usia kerja penyandang
disabilitas mencapai 20,98 juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak
10,19 juta orang.

KEMNAKER-KEMENTERIAN BUMN SEPAKAT PEKERJAKAN PENYANDANG
DISABILITAS

JAKARTA - Dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang
disabilitas, Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman bersama dengan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga
kerja penyandang disabilitas pada BUMN.

Penandatangan komitmen bersama tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Ruang Tridharma Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, hari Rabu (22/7/2020).

Dalam sambutannya, Me-naker Ida Fauziyah menyampaikan, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun
2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1), di mana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

"Kami mengajak bergandengan tangan terutama temen-temen BUMN dan pimpinan perusahaan
BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
berikutnya ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN," kata
Menaker Ida.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Menaker Ida berharap BUMN mempekerjakan dan
terus memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak
untuk membuktikan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan
kemampuannya.

"Kami tak henti-hentinya mengingatkan Kementerian/ Lembaga. BUMN. Pemda untuk
merealisasi UU Nomor 8 Tahun 2016. Kalau belum sampai 2 persen, mohon didorong agar
sampai terpenuhi 2 persen," ujarnya.

Menaker Ida memberikan apresiasi kepada perusahaan BUMN yang telah banyak memberikan
kesempatan mempekerjakan penyandang disabi-iitas. Meski kondisi pandemi, dengan pasar
kerja terbatas dan banyaknya pekerja dirumahkan, diharapkan bisa memenuhi 2 persen. "Tetapi
tetap mengingatkan komitmen itu penting untuk direalisasikan," ujarnya.

Penyandang disabilitas, Muktadin Mustafa, yang kini bekerja di Kemnaker berharap BUMN dan
K/L lainnya juga mendukung untuk mempekerjakan dan memberikan kesempatan lebih luas
kepada penyandang disabilitas seperti dirinya. "Fasilitas sudah ada ada, BUMN dan K/L
mendukung, sudah saatnya kita bisa sukses," katanya Selama bekerja di Kemnaker, Muktadin
mengaku

fasilitas kerja yang diberikan sangat mendukung dan pekerjaan yang diberikan tidak menambah
beban bagi dirinya. "Saya berterima kasih

27