Page 72 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 72
Ringkasan
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menyiapkan
program jaminan kehilangan pekerjaan sebagai komponen dalam pesangon untuk para korban
PHK.
Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, John Kenedy Azis, mengatakan bahwa pesangon
tak akan dihapuskan dalam RUU Ciptaker. Pekerja yang terkena PHK akan tetap mendapatkan
kompensasi berupa pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya.
HEBOH PESANGON DIHAPUS DI RUU CIPTA KERJA, INI PENJELASAN DPR
Konten Redaksi kumparan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja
(Ciptaker) menyiapkan program jaminan kehilangan pekerjaan sebagai komponen dalam
pesangon untuk para korban PHK.
Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, John Kenedy Azis, mengatakan bahwa pesangon
tak akan dihapuskan dalam RUU Ciptaker. Pekerja yang terkena PHK akan tetap mendapatkan
kompensasi berupa pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya.
Hal tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pihak yang mengatakan pesangon
akan dihapus dalam RUU Ciptaker.
"Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK berupa pesangon,
penghargaan masa kerja, kompensasi lainnya, dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan ( JKP ) di samping program yang telah ada (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua)," kata John dalam keterangannya, Kamis
(23/7).
Dia menegaskan, RUU Ciptaker tak akan mengurangi perlindungan bagi pekerja yang terkena
PHK.
Justru , katanya, perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK akan ditambah manfaatnya.
"Manfaat yang akan diterima bagi korban PHK yakni pemberian uang, misal sekian bulan
ditanggung transportasi, kemudian pemberian pelatihan vokasi. Terakhir, manfaat dapat
diberikan dalam bentuk pemberian akses pekerjaan baru," jelasnya.
"Seluruh manfaat itu dapat diterima pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek )," lanjutnya.
Tak hanya itu, ada juga korban PHK juga akan menerima uang penghargaan lainnya, yakni
sweetener sebagai tambahan uang di luar upah.
" Sweetener sebagai tambahan di luar upah dan besarannya maksimal lima kali upah atau
(sesuai) masa kerja. Diberikan satu kali dalam jangka waktu setahun. Tidak berlaku bagi UMK
," kata John.
John mengklaim, RUU Ciptaker dibutuhkan untuk menjawab tingginya data angkatan kerja yang
belum atau tidak bekerja dan bekerja tidak penuh.
Adapun saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia
per Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang, naik 0,88 persen dari periode yang sama tahun
sebelumnya sebanyak 6,82 juta orang.
71
