Page 80 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 80
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menyiapkan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan sebagai komponen tambahan dalam pesangon untuk pegawai yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). DPR pun menegaskan pesangon tidak dihapuskan dalam
RUU Cipta Kerja.
DPR SEBUT RUU CIPTA KERJA BERI TAMBAHAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN
JAKARTA.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menyiapkan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan sebagai komponen tambahan dalam pesangon untuk pegawai yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). DPR pun menegaskan pesangon tidak dihapuskan dalam
RUU Cipta Kerja.
"Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK berupa pesangon,
penghargaan masa kerja, kompensasi lainnya, dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) di samping program yang telah ada yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Hari Tua," kata Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi
Partai Golkar, John Kennedy Azis dalam keterangannya, Kamis (23/7).
John mengatakan, RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi perlindungan bagi pekerja yang
terkena PHK. Justu perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK akan ditambah
manfaatnya.
"Manfaat yang akan diterima bagi korban PHK yakni pemberian uang misal sekian bulan
ditanggung transportasi, kemudian pemberian pelatihan vokasi. Terakhir, manfaat dapat
diberikan dalam bentuk pemberian akses pekerjaan baru. Seluruh manfaat ini dapat diterima
pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP
Jamsostek)," ujar John.
"Selain itu ada juga uang penghargaan lainnya yakni sweetener sebagai tambahan di luar
Upah, dan besarannya maksimal 5 x upah (sesuai) masa kerja. Diberikan 1 kali jangka waktu 1
tahun. Tidak berlaku bagi UMK," tambah Jhon.
Menurut John, RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menjawab tingginya data angkatan kerja yang
tidak/belum bekerja dan bekerja tidak penuh. Jhon menjelaskan angka pengangguran di
Indonesia menyentuh 7,05 Juta orang. "Angkatan Kerja Baru berjumlah 2,24 Juta orang,
Setengah Penganggur 8,14 Juta orang, Pekerja Paruh Waktu 28,41 Juta orang. Totalnya ada
45,84 Juta orang (34,4%) Angkatan Kerja bekerja tidak penuh," jelas Jhon.
Dengan RUU Cipta Kerja, kata Jhon, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan
pekerja yang berkelanjutan akan terwujud. "Ini akan menjadi langkah strategis untuk
mewujudkan visi Indonesia 2045. Indonesia menjadi negara maju dengan PDB Rp 27juta per-
kapita," kata Jhon.
Jhon berpendapat, jika RUU Cipta Kerja tidak disahkan lapangan kerja akan pindah negara lain
yang lebih kompetitif. Dengan demikian, penduduk yang tidak/belum bekerja (pengangguran
akan semakin tinggi. "Angkatan tenaga kerja kita akan banyak ke negara2 lain untuk mencari
kerja. TKI kita di luar negeri akan lebih banyak dari sekarang," ujar Jhon..
79
