Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 SEPTEMBER 2020

Pegawai yang memenuhi syarat akan mendapat BSU senilai Rp 600 ribu per bulan selama
empat bulan.
Pencairan bantuan dilakukan per dua bulan. Maka pegawai akan menerima Rp 1,2 juta dalam
satu kali transfer.

Total bantuan yang diterima pegawai adalah Rp 2,4 juta.

Ada pegawai yang belum menerima bantuan sebab pencairan bantuan program subsidi upah itu
memang dilakukan tidak sekaligus.
Pemerintah memberikan subsidi upah dibagi dalam beberapa tahap.

Apa yang dilakukan bila Anda memenuhi syarat namun tetap tak cair? Bila Anda tak menerima
bantuan dapat melaporkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan .

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) SOes
Hindarno.
"Apabila ada peserta program yang tidak memperoleh haknya padahal memiliki kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan , langsung dapat mengadukan ke BPJS Ketenagakerjaan ," kata Soes,
Jumat (28/8/2020) siang, dikutip Kompas.com.

Hal tersebut dikarenakan data valid penerima manfaat ada di BPJS Ketenagakerjaan .

"Tapi dalam rangka negara hadir, di Kemnaker menyediakan posko pengaduan, melalui Sisnaker
(Sistem Informasi Ketenagakerjaan) di dalamnya ada pusat bantuan," ujar dia.

Pusat bantuan ini dapat diakses masyarakat melalui laman kemnaker.go.id.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Deputi Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS
Ketenagakerjaan Irvansyah Uton Banja menyampaikan karyawan atau pegawai honorer yang
memenuhi syarat itu dapat mengonfirmasi kepada perusahaan masing-masing.

"Peserta dapat menanyakan langsung kepada pihak perusahaan atau pemberi kerja, apakah
telah menyampaikan nomor rekening nya kepada BP JAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan),"
ujar Utoh, Sabtu (29/8/2020).

Ia punmengimbau perusahaan untuk memberikan data pegawainya dengan benar.
"Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk menyerahkan data terkini para
pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja. Begitu pula dengan nomor
rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali
kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang," kata Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Agus Susanto dalam keterangan tertulis 27 Agustus 2020.

Persyaratan Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenake) Nomor 14 Tahun
2020 ada 7 kriteria, meliputi: a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK); b. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif
di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; c. Peserta yang
membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta
sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan ; d. Pekerja/buruh penerima upah;
e. Memiliki rekening bank yang aktif; f. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat
program Kartu Prakerja; dan g. Menjadi peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020..

62