Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 123
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea kemudian diterima untuk menemui Wakil
Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan Pimpinan dan Anggota Komisi IX
(Ketenagakerjaan). Buruh menuntut agar mereka turut dilibatkan nantinya dalam
membahas RUU Cipta Kerja tersebut.
Di hadapan Gobel dan Komisi IX, Andi Gani menyampaikan adanya keanehan dari
penyusunan Omnibus Law ini. Menurut dia, selama ini buruh tidak mengetahui
seperti apa proses pembuatan RUU Cipta Kerja di lingkungan pemerintah.
Keanehan ini, kata Andi, ditandai dari KSPSI yang tidak pernah mendapatkan draf.
Padahal, KSPSI menjadi organisasi buruh dalam pemilu.
"Karena dari awal seperti ada yang disembunyikan, seluruh konfederasi buruh
bertanya kepada saya, 'Anda konfederasi buruh pendukung presiden kok enggak
punya draf? akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?" kata Andi
Gani.
"Yang paling sedih buat kami, ketika KSPSI sebagai pendukung presiden turun ke
jalan ini ada sesyatu yang salah. Kerena kami juga bingung ini peraturannya mau di
mana dan untuk siapa," ujarnya melanjutkan.
Perwakilan buruh yang juga Wakil KSPSI, Abdullah menyebut sembilan poin
kekhawatiran yang sensitif dan fundamental Bagi kalangan pekerja. Poin-poin itu
yakni perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, outsourcing , upah
minimum, dan pesangon. Kemudian, poin yang mengkhawatirkan berikutnya terkait
tenaga kerja asing, liberalisasi berbagai sistem kerja yang tadinya long life menjadi
flexible employment , lalu menyangkut jaminan sosial.
"Jadi kami berharap banyak kalau DPR RI sudah memiliki rancangan undang-
undang untuk diberikan kopinya dengan harapan kami bisa pelajari bersama apa
undang-undang ini pro terhadap kepentingan kaum pekerja dan masyarakat
Indonesia atau untuk kepentingan kapitalis," ujar Abdullah.
Dengan adanya aksi ini, serikat buruh dari kelompok berbeda sudah menggelar aksi
di DPR sebanyak tiga kali. Aksi pertama dilakukan KSBI dan sejumlah serikat buruh
pada Senin (13/1) lalu. Pekan berikutnya, ribuan masa Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal juga melakukan aksi protes serupa.
Selama ini, buruh bekerja di bawah naungan UU nomor 13 tahun 2003. Tahun lalu,
DPR RI hampir mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Namun, RUU itu ditolak lewat
demo besar-besaran yang digelar oleh para mahasiswa, lantaran poin-poin
kontroversialnya.
Para buruh khawatir, poin dalam Omnibus Law hanya menyadur RUU
Ketenagakerjaan yang ditolak tersebut. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian
yakni soal upah per jam yang berpotensi menghapus upah minimum, dan
pemberian tunjangan PHK enam bulan yang berpotensi menghapus sistem
pesangon.
Page 122 of 185.
