Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020

Komisi IX. Pasti ada. Harapan kami demikian. Kalau itu Baleg, maka kewenangan
ada di Baleg," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, turut hadir Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.

Gobel menjamin DPR akan memperjuangkan aspirasi para pekerja dalam
pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Saya hadir ingin meyakinkan kawan-kawan serikat pekerja. Kami akan berjuang
secara obyektif, manfaat buat bangsa ini, buat keluarga yang belum dapat
pekerjaan, dan juga buat kawan-kawan di depan," tutur Gobel.

Ia yakin akan ada solusi atas kritik-kritik yang selama ini telah dilayangkan publik
terkait RUU Cipta Kerja.

Gobel pun meminta masyarakat, dalam hal ini KSPSI, percaya kepada DPR.

"Kita harus duduk nanti bagaimana memecahkan semua lersoalan. Karena itu,
percayakan pada kami untuk berjuang. Pertemuan hari ini sudah bisa menerima,
kami bisa terima masukan semuanya, bagaimana kami bisa diskusikan cari solusi
yang saling menguntungkan buat bangsa ini," kata Gobel.

Hari ini, DPR telah menerima draf serta surat presiden (surpres) omnibus law RUU
Cipta Kerja.

Draf dan surpres diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua
DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Dalam kesempatan ini Pak Menko dan para menteri menyampaikan bahwa
omnibus law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 UU, 15 bab, dengan 174 pasal yang
akan dibahas di DPR," kata Puan.

Puan menjelaskan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan melibatkan
tujuh komisi di DPR.

Selanjutnya, draf dan surpres yang telah diserahkan akan melalui mekanisme DPR
untuk kemudian ditetapkan dalam paripurna.

"Akan melibatkan kurang lebih tujuh komisi dan nantinya akan dijalankan melalui
mekanisme yang ada di DPR. Apakah itu melalui Baleg atau Pansus karena
melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab
dan 174 pasal," jelasnya..

Page 126 of 185.