Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 138
"Yang 10 klaster silakan dibahas, yang klaster ketegakerjaan harus dikeluarkan.
Karena jelas kami sangat meyakini bahwa ketika itu dibahas di sini kami khawatir
seperti revisi RUU KPK, kemudian KUHP pidana yang dibahas secara cepat tanpa
melibatkan partisipasi publik," kata dia.
Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang didapat RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja sudah berbentuk pasal. Di dalam pasal tersebut kata Roy, sangat
merugikan buruh.
"Yang pertama adalah pesangon itu berkurang dari 36 pesangon sekarang hanya
19 dan upah minumun yang ternyata yang disebutkan oleh pemerintah tidak
menghapus upah minimum itu hanya UMP, sedangkan upah minimum kabupaten
kota dan upah sektor di hapus semua," ucap Roy.
"Kemudian PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). PKWT itu jelas terhadap
semua jenis pekerjaan dan tidak dibatasi lagi. kemudian mengenai tenaga kerja
asing itu tidak perlu ada RPTKA (Rancangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Jadi
sangat dimudahkan untuk tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia,"
sambungnya.
Untuk diketahui, RUU tersebut terdiri dari 11 klaster yang berdampak pada 80 UU
dan 1,245 pasal, salah satu klaster yang ada di dalamnya ialah ketenagakerjaan.
Terkait itu pemerintah mengklaim akan memberikan efek besar bagi perekonomian
Indonesia..
Page 137 of 185.
