Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 143

parlemen, buruh pun sambil meneriakkan jargon untuk menolak RUU Omnibus Law.
               "Tolak Omnibus Law," teriak buruh.


                 Aksi demo buruh KSPSI tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan
               DPR Jakarta, Rabu (12/2/2020). Erafzon Saptiyulda AS/ho KSPSI)   Aksi puluhan
               ribuan buruh memadati lalu lintas di kawasan di Jalan Gerbang Pemuda menuju
               DPR. Mereka sampai di DPR sekitar pukul 10.30 WIB.


                Berapa waktu kemudian, perwakilan buruh diterima pimpinan DPR, di antaranya
               Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu, Anggota
               Komisi IX DPR Obon Tabroni dan Rahmat Handoyo. Sepuluh perwakilan KSPSI yang
               diterima DPR dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

                Andi Gani menyampaikan beberapa tuntutan di depan pimpinan DPR, pertama,
               unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan
               Kerja.

                Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (tengah berbatik) bertemu dengan pimpinan
               DPR dan menyampaikan aspirasi tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di
               depan DPR Jakarta, Rabu (12/2/2020). Erafzon Saptiyulda AS/ho KSPSI)

                "Kami minta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law karena sejak
               awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal
               RUU itu," kata Andi Gani.

                Sebagai konfederasi terbesar dan dekat dengan pemerintah, KSPSI tidak pernah
               diajak dialog. Ia melihat situasi ini tidak normal, cenderung aneh.

                "Harusnya buruh diajak bicara. Bukan diundang untuk diberitahukan bahwa ini
               sudah selesai, Sangat berbeda. Kami ingin masuk ke dalam pembahasan.
               Mengidentifikasi masalah satu persatu. Bisa berargumentasi dan mengusulkan
               secara langsung," ujarnya.

                Kedua, kata Andi Gani, jangan sampai aturan ini merugikan buruh. "Saya
               mengingatkan pemerintah akan terjadi gejolak di kalangan buruh karena dari awal
               seperti ada yang disembunyikan," katanya.

                Andi Gani yang juga pimpinan konfederasi buruh ASEAN (ATUC) berharap DPR bisa
               menerima masukan dari buruh agar bisa terealisasi.

                 Terkait jabatannya yang saat ini sebagai Presiden Komisaris BUMN PT PP (Persero)
               Tbk., Andi Gani mengaku ikhlas dan siap dengan segala risikonya, misalnya
               diberhentikan kalau tindakannya dianggap bersalah memimpin demo buruh karena
               apa yang telah dilakukannya untuk membela kepentingan buruh.

                "Persahabatan saya dengan Pak Jokowi juga akan tetap terjaga. Saya yakin Pak
               Jokowi tahu saya melakukan ini sebagai bentuk demokrasi yang hakiki," katanya.






                                                      Page 142 of 185.
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148