Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 50
Ida bilang, usulan pemberian bonus itu sebagai kompensasi atas poin yang
mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan direvisi melalui
beleid baru tersebut.
Dalam poin aturan soal PHK, pemerintah akan menghitung lagi besaran pesangon
yang diterima pekerja PHK.
Sebagai kompensasinya, pemerintah juga akan menyiapkan manfaat lain.
"Yang kami perkenalkan di formula pesangon adalah jaminan kehilangan pekerjaan,
cash benefit, kemudian pendidikan vokasi dan penempatan kerja di tempat lain,"
terang politisi Partai PKB itu.
Tambahan manfaat bagi pekerja ini akan dikelola oleh Badan Penyelenggara (BP)
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Meskipun demikian, Ida memastikan tidak akan ada kenaikan iuran bagi pekerja.
Ada nilai baru yang tidak ada formulanya dalam Undang-Undang (UU) nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," jelas Ida tanpa memperinci berapa besar
kompensasi yang diterima pekerja PHK.
Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) enggan
menanggapi usulan bonus pekerja karena bukan substansi Omnibus Law CLK.
Ia mengaku pihaknya fokus pada masalah lain yang ada dalam RUU Omnibus law,
yakni soal pesangon.
"Prinsip kami, bila ada upaya pengurangan pesangon yang akan diterima pekerja
PHK, kami bersama seluruh pekerja di Indonesia akan menolak," ujar dia.
Page 49 of 185.
