Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 45
Menaker Ida mengungkapkan, saat ini, pihaknya juga mempersiapkan hal-hal yang
perlu diatur secara nasional di bidang hubungan industrial. Hal-hal itu misalnya
pengupahan, waktu kerja dan istirahat, hak cuti, kompensasi bagi awak kapal yang
terkena risiko tenggelam atau hilangnya kapal, pengembangan karir, pelindungan
kesehatan, penyelesaian perselisihan dan sebagainya.
Kemnaker, lanjut Ida Fauziyah, juga proaktif menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP)
yang merupakan amanah dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PPMI). "Saat ini RPP tersebut masih dalam proses
harmonisasi di Kemenkumham," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketum FSP KKPI, Tonny Pangaribuan, berharap
pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pekerja pelaut termasuk di
antaranya penerapan standar gaji, sertifikasi kerja, dan pelindungan BPJS
Ketenagakerjaan dan Kesehatan. [hhw]
Page 44 of 185.
