Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 44
Title PEMERINTAH KOMITMEN TINGKATKAN PELINDUNGAN PEKERJA MARITIM
Media Name merdeka.com
Pub. Date 12 Februari 2020
https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-komitmen-tingkatkan-pelin dungan-
Page/URL
pekerja-maritim.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pemerintah terus berkomitmen
untuk meningkatkan pelindungan terhadap pekerja maritim yang meliputi pelaut
kapal niaga, kapal perikanan, dan Pekerja sektor Maritim lainnya. Dalam waktu
dekat, pemerintah akan menyelesaikan harmonisasi aturan teknis pelindungan
pekerja maritim.
"Aturan teknis itu merupakan bentuk hadirnya negara dalam melindungi seluruh
para pekerja maritim Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah saat menerima
audiensi Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kesatuan Kemaritiman Kelautan dan
Perikanan Indonesia (KKPI) di Kemnaker, Jakarta, Jumat (7/2).
Aturan teknis ini sebagai upaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim. Sebagaimana diketahui,
sejak 6 Oktober 2016, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour
Convention (MLC) 2006 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun
2016.
Bentuk pelindungan tersebut di antaranya mengatur tentang standar minimum bagi
pelaut untuk bekerja di atas kapal seperti usia minimal, sertifikasi keahlian, upah,
jam kerja, kontrak kerja, dan sebagainya. Pelindungan tersebut juga mengatur
fasilitas kapal, pelindungan kesehatan, kesejahteraan, serta pelindungan sosial bagi
pelaut.
Beberapa Kementerian terkait, lanjut Menaker Ida, juga harus melakukan
harmonisasi peraturan terkait tenaga kerja yang bekerja pada sektor kelautan.
Tujuannya agar UU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim tersebut lebih implementatif.
Selain itu, perlunya komunikasi intensif unsur tripartit sektor kelautan bertujuan
untuk mengomunikasikan hal-hal yang diamanatkan oleh MLC.
"Hal lain tak kalah penting, yakni perlunya disusun pedoman pembuatan perjanjian
kerja laut yang ditandatangani secara koordinatif antar kementerian terkait, yakni
Kemnaker, Kemenhub, dan Kemlu," kata Menaker Ida didampingi Dirjen Binalattas,
Bambang Satrio Lelono; Plt Dirjen Binapenta & PKK, Aris Wahyudi; dan Plt. Dirjen
Binwasnaker & K3, Iswandi Hari.
Page 43 of 185.
