Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 41
Cara ini, sebut Menaker, adalah cara yang pertama dan utama untuk ditanamkan
dalam diri seluruh pegawai Kemnaker, guna menghindari dan mencegah terjadinya
praktik korupsi.
"Ibdak binafsik. Harus dimulai dari diri sendiri masing-masing," terang Menaker Ida.
Secara institusional, Kemnaker telah menerapkan sejumlah upaya pencegahan
tindak pidana korupsi. Di antaranya diterbitkannya sejumlah aturan teknis
pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, status wajib pajak, hingga
pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.
Upaya tersebut, lanjut Menaker, juga didukung dengan penerapan sistem
pencegahan tindak pidana korupsi. Seperti reformasi birokrasi serta pembangunan
sistem layanan dan informasi ketenagakerjaan berbasis online melalui SISNAKER.
Sistem berbasis online disebutnya akan meminimalisir dan mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, Kemanker juga telah membangun zona integritas yang bertujuan untuk
mengembangkan Unit Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas
Melayani (WBBM).
Menurut Menaker, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan dilihat dari
banyaknya koruptor yang ditangkap, melainkan melalui berbagai upaya.
"Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya-upaya
penindakan pelaku, tetapi juga upaya-upaya pencegahan melalui perbaikan sistem,
serta pembangunan perilaku dan budaya anti korupsi," ujarnya.
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menjelaskan, KPK memiliki peran untuk
mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Di antaranya dengan sosialisasi,
edukasi, koordinasi dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta,
tentang pencegahan korupsi.
"KPK sesuai dengan tupoksinya, berusaha untuk memastikan pembangunan sesuai
dengan arah yang sudah disepakati, berjalan dengan visi dan misi pemerintah,"
terang Lili.
Ia menambahkan, upaya pencegahan korupsi harus didasarkan pada faktor-faktor
penyebabnya. Setidaknya, korupsi dapat terjadi dikarenakan adanya 3 faktor yaitu
motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi. Sehingga, langkah pencegahan haruslah
memperhatikan 3 faktor tersebut.
"Kita harus melakukan kegiatan ini bersama-sama, untuk mencegah terjadinya
tindakan korupsi. Selain itu dibutuhkan komitmen di antara pimpinan tentunya,
keseriusan membenahi sistem dan tata kelola, pemberian punishment and reward
yang transparan, adil, dan konsisten," ujar Lili.
Page 40 of 185.
