Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 39
Selain membahas perkembangan penyebaran virus di Singapura, pertemuan antara
Menaker Idan Fauziyah dengan Dubes Swajaya juga membahas mengenai direct
hiring (penempatan secara langsung) PMI ke Singapura.
Menaker menjelaskan, perekrutan pekerja migran secara direct hiring tidak sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (UU PPMI). Selain itu, kebijakan direct hiring yang diterapkan Pemerintah
Singapura tersebut juga dinilai lemah dari sisi pelindungan, baik bagi pekerja migran
maupun pemberi kerja (majikan).
Menaker pun mendorong Dubes RI di Singapura untuk mengajak atase
ketenagakerjaan dari negara lain yang menempatkan pekerja migran di Singapura,
untuk bersama-sama mendiskusikan kebijakan direct hiring tersebut.
"Tujuannya adalah sama-sama melindungi. Melindugi PMI kita dari praktik-praktik
yang tidak diinginkan. Dan pastinya juga melindungi calon-calon majikan
Singapura," terang Menaker.
Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, menambahkan, UU PPMI
memiliki semangat untuk melindungi PMI dengan memastikan kesiapan kompetensi,
kesiapan mental dan bahasa, hingga kesiapan kesehatan fisik. Oleh karena itu,
kebijakan direct hiring tersebut tidak sesuai dengan upaya Pemerintah Indonesia
sebagai sending country.
"Karena faktanya banyak masalah PMI kita di Singapura adalah diantaranya
disharmony, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka yang
berangkat atau bekerja di Singapura yang unprocedural itu tidak ada pemeriksanaan
kesehatan, tidak ada kompetensi, bahkan dokumennya nggak ada," terang Aris.
Aris berharap, masukan Menaker kepada Dubes RI ini dapat menjadi bahan
pertemuan dengan atase ketenagakerjaan negara lain yang ada di Singapura pada
forum tingkat ASEAN.
"Tadi sudah diarahkan oleh Bu Menteri, ke depan akan dibicarakan dengan atase-
atase ketenagakerjaan negara-negara pengirim di Singapura, di forum ASEAN,
untuk didiskusikan dengan Singapura," paparnya.
Page 38 of 185.
