Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 34
Title MENAKER: TIDAK ADA PENGHAPUSAN PESANGON
Media Name okezone.com
Pub. Date 12 Februari 2020
https://economy.okezone.com/read/2020/02/12/320/2167180/menaker-tidak- ada-
Page/URL
penghapusan-pesangon
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan jika pesangon untuk
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK tidak dihapus.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menjelaskan, aturan yang baru
dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menambah pelayanan untuk pekerja
yang mengalami pemecatan, yakni jaminan kehilangan pekerjaan.
"Prinsipnya tidak benar kita menghapus pesangon, ada formulanya, ada jaminan
kehilangan pekerjaan," kata Menaker Ida di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu
(12/02/2020).
"Tapi untuk formula pesangon bagi yang ter-PHK rinciannya nanti. Tapi prinsipnya
kita ada pelayanan baru buat mereka yang ter-PHK, jaminan kehilangan pekerjaan,"
tambah dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan jika Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Aturan ini
akan menyederhanakan sekelumit aturan yang memperlambat proses ekonomi.
"Kita ini kan semuanya ingin mempercepat, semuanya ingin kebijakan bisa
diputuskan secara cepat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 5
Februari 2020.
Setidaknya ada tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang diajukan
pemerintah kepada DPR. Ketiganya adalah RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
RUU Omnibus Law ini mencakup revisi dari 79 UU yang terdiri dari 1.244 pasal.
Pasal yang direvisi akan memangkas hal yang selama ini menghambat masuknya
investasi ke dalam negeri.
Page 33 of 185.
