Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 32
Title PESANGON DIKURANGI, BONUS MUNCUL
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 12 Februari 2020
Page/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/289465-pesangon-dikurangi-bonus -muncul
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
PEMERINTAH menyisipkan insentif bagi para pekerja di dalam Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja. Insentif itu berupa bonus dengan nominal hingga lima
kali lipat gaji pegawai ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan pemanis tersebut akan
berlaku satu tahun setelah undang-undang yang masuk skema omnibus law itu
disahkan. Secara lebih rinci, insentif tersebut akan diberikan sesuai masa kerja.
Karyawan yang memiliki masa kerja satu hingga tiga tahun akan mendapat
tambahan bonus satu kali gaji. Adapun yang tertinggi, yakni hingga lima kali gaji,
diberikan kepada pekerja yang telah mengabdi lebih dari 12 tahun.
Ida mengakui bahwa insentif itu diberikan sebagai kompensasi atas pembaruan
aturan PHK. Dalam ketentuan yang baru, nantinya pekerja yang mengalami PHK
hanya akan mendapat pesangon sebesar 19 kali gaji, turun dari semula 32 kali gaji.
"Benefit plus-minus ya karena ada nilai-nilai baru yang tidak ada formulanya di UU
Nomor 13 (tentang Ketenagakerjaan)," tandas Menaker di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
RUU Cipta Kerja ialah RUU di gerbong omnibus law yang paling banyak mendapat
sorotan. Tuntutan agar pemerintah membuka akses terhadap draf RUU terus
didengungkan Serikat Pekerja.
Pemerintah akhirnya melibatkan pekerja melalui Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian No 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan
Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
Meskipun begitu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
menyatakan belum menerima draf RUU Cipta Kerja yang tergabung di gerbong
omnibus law.
"Kami bertanya kepada Menko Perekonomian, konfederasi buruh mana yang
menerima omnibus law yang katanya bertemu dan menerima?" kata Presiden KSPSI
Andi Gani Nena Wea saat seminar tentang omnibus law di Jakarta, kemarin, seperti
dilansir Medcom.id.
Andi menuding perancangan omnibus law tidak transparan. Serikat Pekerja yang
dipimpinnya tidak dilibatkan dalam penyusunan draf. "Bayangkan draf omnibus law
Page 31 of 185.
