Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 27
"Pesangon merupakan konsekuensi dari PHK, besaran pesangon didasarkan pada
masa kerja seorang pekerja, jadi semakin lama maka semakin besar pesangonnya,
besarannya berjenjang. Maka bila dipukul rata jelas merugikan pekerja," ungkap
Tadjudin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).
Tak hanya buruh, walau kemungkinannya kecil, aturan pemanis tersebut nantinya
juga bisa merugikan pengusaha. Kerugian bisa timbul apabila perhitungan
pemberian lima kali gaji nyatanya lebih besar daripada beban pesangon yang
selama ini juga dikeluhkan para pengusaha.
"Kalau nyatanya gaji tersebut diberikan merata juga, tak hanya buruh,
perusahaan-perusahaan kecil pasti megap-megap untuk membayar kompensasi itu,
apalagi kalau ternyata pesangon juga tak dihapus," tuturnya.
Atas dasar itulah, ia meminta kepada pemerintah untuk menghitung dan
membahas secara benar rencana pemberian pemanis tersebut supaya baik buruh
maupun pengusaha tidak ada yang dirugikan. Pemerintah dan DPR juga dimintanya
memperhitungkan secara mendalam kriteria waktu ataupun batasan-batasan
pemberian pemanis tersebut supaya nantinya pemanis tersebut tidak hanya menjadi
angin surga belaka.
Sementara itu pengamat Perburuhan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Susilo
Andi Darma menilai pemberian pemanis dari pemerintah harus dibahas secara
matang. Pasalnya, itu bisa berdampak kepada beberapa aspek, terutama kepada
pihak perusahaan.
Menurut Susilo, pemerintah harus memastikan tak ada dampak yang signifikan
terhadap perhitungan pemanis tersebut. Apalagi, belum terdapat kepastian
pemberian tersebut diberikan dalam waktu lama atau sebentar.
"Ini kan belum ada kejelasan berapa kali diberikan. Kalau dibuat annual ataupun
rentan waktu tertentu, tentu harus dihitung dengan benar, karena dapat
memberatkan perusahaan juga," kata Susilo.
Susilo menambahkan pemerintah sepatutnya juga perlu menakar kembali
pemberian gaji buruh apabila aturan pemanis tersebut benar-benar akan diberikan.
Sebab, gaji yang terlalu besar akan berdampak buruk kepada perusahaan ataupun
buruh.
Apabila perusahaan menilai angka pemanis tersebut sangat besar, maka lapangan
pekerjaan untuk menerima buruh akan semakin kecil.
"Harusnya dilakukan peninjauan kembali mengenai besaran gaji, karena tidak dapat
dipukul rata ke semua perusahaan, belum tentu perusahaan mempunyai
kemampuan yang sama," tuturnya.
(agt).
Page 26 of 185.
