Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020
P. 106
Menurutnya dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga harus dipastikan aman.
Di sinilah pentingnya peran pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk
memastikan pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi Covid-19.
Ia juga meminta pengawas ketenakerjaan untuk meningkatkan kolaborasi, dan sinergi dengan
kader Norma Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan, mengingat keberadaan kader-kader
tersebut menjadi mitra strategis dalam membantu memastikan ditaatinya norma-norma kerja
di perusahaan.
"Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kader
norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, dimana perusahaan tetap produktif, dan
hak-hak pekerja juga terlindungi," ujarnya.
Kendati begitu, ia mengakui dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, selalu dihadapkan
tantangan klasik, yakni jumlah pengawas ketenagakerjaan yang belum ideal jika dibandingkan
dengan jumlah perusahaan yang menjadi obyek pengawasan.
Lanjutnya, inovasi pengawasan dengan menggunakan piranti teknologi informasi bisa menjadi
solusi meringankan kerja pengawasan yang lebih optimal, dan lebih memudahkan partisipasi
publik dalam pengawasan norma kerja.
Kemudian, ia menyampaikan bahwa jumlah perusahaan berdasarkan data wajib lapor
ketenagakerjaan mencapai 252.880 perusahaan, dengan total tenaga kerja sebesar 13.138.048
orang.
Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Permen Ketenagakerjaan No. 1 tahun 2020 tentang
perubahan atas peraturan Menteri ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016, seorang pengawas
ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit lima perusahaan setiap bulan atau 60
perusahaan dalam satu tahun.
"Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas
hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 persen dari jumlah perusahaan,"
pungkasnya.
105
