Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020
P. 177
Anies menuturkan terkait dengan jam kerja baik aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja
swasta dibuatkan aturan jeda jam kerja awalnya dua jam menjadi tiga jam.
"Tujuannya untuk mengurangi kepadatan, ini semua dikerjakan bukan semata-mata untuk
memenuhi peraturan. Tapi untuk keselamatan pekerja dan masyarakat," tutur Anies.
Anies berharap masyarakat menjalani peraturan sistem sif kerja dengan baik sesuai aturan
untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat terkait wabah COVID-19.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta menyatakan sudah mengeluarkan surat
edaran soal kerja sif sejak Jumat (12/6) terkait surat serupa yang dikeluarkan Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan Pemprov DKI Jakarta
telah memberlakukan sistem kerja dua sif mulai Senin (8/6) lalu dengan berlandas pada Surat
Edaran Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 38/SE/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN di
Lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada
Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.
"Surat tersebut telah diterbitkan sejak Jumat (5/6) lalu," kata Chaidir.
Surat itu sendiri ditujukan kepada kepala perangkat daerah/unit kerja agar mengatur jadwal
kerja pegawainya dengan pembagian jadwal sehari bekerja dari rumah dan sehari bekerja di
kantor.
"PNS yang melaksanakan tugas di kantor paling banyak sekitar 50 persen dari jumlah pegawai,"
tulis Sekretaris Daerah Saefullah dalam Surat Edaran tersebut.
Bagi ASN yang bekerja di kantor, paling sedikit bekerja selama 7,5 jam sehari dengan ketentuan
presensi pada hari Senin sampai Kamis sif pertama bekerja dari pukul 07.00 WIB - 15.30 WIB
dan sif kedua dari pukul 09.00 WIB - 17.30 WIB.
Untuk hari Jumat, sif pertama pukul 07.00 WIB - 16.00 WIB dan sif kedua pukul 09.00 WIB -
18.00 WIB.
Aturan tersebut juga menjelaskan pegawai yang bekerja dari rumah hanya berlaku bagi ASN
yang memiliki kondisi kesehatan atau faktor komordibitas seperti pegawai hamil, memiliki
riwayat penyakit seperti jantung, diabetes, asma dan penyakit berat lainnya.
Kemudian untuk pegawai yang bekerja dari rumah sesuai peraturan, paling sedikit bekerja 7,5
jam per hari dengan ketentuan presensi memakai foto yang menampilkan wajah dan badan
saat memakai pakaian dinas lengkap serta informasi tempat lokasi dan waktu sebenarnya.
"Bukti presensi foto dilaporkan kepada atasan langsung masing-masing sebanyak dua kali
sehari. Pada pagi pukul 07.30 WIB dan sore pukul 16.00 WIB," tulis keterangan dalam surat
tersebut.
Selanjutnya, ketentuan waktu bekerja dari rumah tidak berlaku bagi ASN yang bertugas
melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat luas atau berhubungan dengan
penanggulangan COVID-19.
Di antaranya Bapenda, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas
Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Gulkarmat, DPMPTSP, Disdukcapil,
Satpol PP, Sekretariat Kota/Kabupaten serta Kecamatan dan Kelurahan.
176
