Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020

"Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga harus dipastikan aman," ujar
Menaker dalam webinar yang diselenggarakan Forum Kader Norma Ketenagakerjaan Nasional
(FKNKN), Senin (15/6/2020).

Menaker mengatakan peran pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) penting untuk
memastikan pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi Covid-19.

Pengawas di tingkat pusat dan daerah harus memastikan pekerja/buruh di masa pendemi Covid-
19 dapat bekerja dengan aman dan nyaman di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pengawas juga harus mengawasi kepatuhan para pelaku usaha dalam menerapkan norma
ketenagakerjaan melalui langkah-langkah pencegahan, pemberian saran dan deteksi dini serta
penegakan norma-norma ketenagakerjaan.

"Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kader
norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, dimana perusahaan tetap produktif, dan
hak-hak pekerja juga terlindungi, " ujarnya Menaker mengungkapkan jumlah pengawas
ketenagakerjaan yang belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang menjadi
obyek pengawasan menjadi salah satu tantangan.

Jumlah perusahaan berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan mencapai 252.880
perusahaan dengan total tenaga kerja sebesar 13.138.048 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 seorang pengawas
ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit lima perusahaan setiap bulan atau 60
perusahaan dalam satu tahun.

Sedangkan saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan hanya berkisar 1.574 orang.

Jumlah tersebut hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 persen dari jumlah
perusahaan Oleh karenanya, kemnaker juga membuat inovasi pengawasan dengan
menggunakan piranti teknologi informasi.

"Piranti teknologi informasi bisa menjadi solusi meringankan kerja pengawasan yang lebih
optimal dan lebih memudahkan partisipasi publik dalam pengawasan norma kerja," ungkap
Menaker.

Ida menambahkan dalam menerapkan perencanaan pola kerja dan protokol pencegahan
penularan COVID-19, perusahaan agar berpedoman pada Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/7/AS.02.02/V/2020 tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pedoman lainnya, protokol pencegahan penularan Covid-19 di Perusahaan dan SE Ketua
Pelaksana Gugus Tugas Nomor 8/2020 dan Peraturan Pemerintah Daerah yang akan dikeluarkan
untuk menindaklanjuti SE tersebut.

91