Page 60 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2021

KEMNAKER BERTEKAD PERTAHANKAN OPINI WTP DARI BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil mempertahankan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksanaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat tahun 2020 dari BPK RI. Dengan capaian ini, Kemnaker berhasil
mempertahankan Opini WTP selama lima tahun berturut-berturut.

"Kami berterima kasih kepada seluruh pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang telah bekerja
keras menyajikan sebuah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Capaian ini adalah buah kerja keras kita bersama," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar
Sanusi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (15/9/2021).

Sejak pertama kali meraih Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2016, secara berturut-turut
Kemnaker meraih Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019, dan terakhir 2020.
Kemnaker pun bertekad mempertahan capaian ini di tahun-tahun berikutnya.

"Capaian ini akan memacu kita semua untuk bekerja lebih keras lagi, karena memang
mempartahankan itu biasanya lebih susah dari pada meraih," kata Sekjen Anwar.

Inspektur Jenderal Kemnaker Estiarty Haryani, mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah telah mengamanatkan seluruh jajaran Kemnaker agar Opini WTP tersebut terus
dipertahankan mengingat opini dari BPK tersebut adalah cerminan tanggung jawab dan
akuntabilitas Kemnaker dalam mengelola keuangan negara. Sehingga, adanya penilaian
terhadap laporan keuangan harus dijadikan pemicu seluruh jajaran Kemnaker untuk bekerja
sebaik mungkin.

Esty menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan Opini
WTP dari BPK. Pertama, mengonsolidasi internal Kemnaker untuk meningkatkan kualitas tata
kelola keuangan. "Seluruh unit eselon I mempunyai tanggungjawab yang sama untuk bisa
meyakini tata kelola keuangannya baik dan akuntabel," tutur Esty.

Kedua, memperkuat pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Menurut
Esty, secara periodically juga dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal implementasi.
Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan," katanya.

Esty juga mengingatkan seluruh jajaran Kemnaker untuk memperkuat komitmen mengelola
keuangan negara dengan sebaik-baiknya, serta dengan sigap melakukan perbaikan-perbaikan
atas rekomendasi dari BPK.

"Dan sekarang sudah masuk ke semester kedua, untuk itu kita harus meyakini tata kelola
Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2021 pun bisa kita sajikan di dalam laporan keuangan
yang nanti di awal tahun 2022 akan diperiksa oleh BPK, sehingga opininya pun bisa kita
pertahankan Wajar Tanpa Pengecualian," ujarnya. CM (ars).

59