Page 143 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan pada akhir 2020
mencapai 10,19 persen atau naik 0,97 persen dibandingkan September 2019 yang mencapai
9,22 persen.

Bahkan sampai awal tahun 2021 tingkat kemiskinan tidak mengalami banyak perubahan.
Dibandingkan bulan September 2020, angka kemiskinan pada bulan Maret 2021 hanya
berkurang 0,05 persen, yaitu menjadi 10,14 persen.

Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak
negatif yang sangat besar dan luas kepada semua pelaku ekonomi, mulai dari pelaku usaha,
para pekerja, hingga masyarakat luas.

Upah berkeadilan

Berkurangnya pendapatan dan menurunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19
menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, harga barang dan jasa tetap mengalami
kenaikan sehingga semakin menambah beban yang harus ditanggung masyarakat.

Oleh karena itu, tuntutan kenaikan upah minimum di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal
yang sangat wajar dan dapat dipahami. Bahkan, dalam kondisi normal, penyesuaian upah
merupakan rutinitas yang harus dilakukan setiap tahun guna menjaga agar para pekerja tetap
mendapatkan penghidupan yang layak.

Namun, tuntutan penyesuaian upah pekerja dengan menaikkan tingkat upah minimum di tengah
pandemi Covid-19 menjadi hal yang dilematis (trade off). Hal ini disebabkan selama masa
pandemi para pelaku usaha berada dalam kondisi yang tidak ideal.

Menurunnya permintaan dan berkurangnya pasokan bahan baku menjadi beban yang harus
ditanggung para pelaku usaha. Dalam kondisi seperti ini, menjadi hal yang tidak adil jika beban
penyesuaian upah tersebut harus ditanggung sepenuhnya oleh pelaku usaha.

Dalam situasi trade off seperti sekarang ini, akan sangat sulit untuk menentukan tingkat upah
minimum yang dapat memuaskan keinginan semua pihak. Namun, penyesuaian upah minimum
tersebut harus tetap dilakukan untuk menumbuhkan dan menjaga rasa keadilan dan harapan
bagi semua pihak.

Oleh karena itu, harus dicari formulasi penentuan upah minimum yang paling mendekati nilai-
nilai keadilan walaupun tetap tidak bisa memuaskan semua pihak.
Terlepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja inkonstitusional dan harus segera dilakukan perbaikan, semangat yang
mendasari penentuan upah minimum di dalam UU tersebut patut untuk tetap dipertahankan dan
rasanya masih relevan untuk masa pandemi Covid-19 saat ini.
Undang-undang tersebut mencoba membuat dasar formulasi yang berkeadilan yang
menjembatani kepentingan pelaku usaha dan para pekerja.

Setidaknya terdapat tiga dimensi yang menjadi dasar formulasi penentuan upah minimum
pekerja, yaitu dimensi jaring pengaman, dimensi insentif (bonus), dan dimensi produktivitas.

Dimensi jaring pengaman ini diformulasikan dalam bentuk penghitungan tingkat inflasi daerah
yang mewakili tingkat daya beli para pekerja. Adapun dimensi kedua adalah dimensi insentif
yang diambil dari variabel pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya dimensi insentif ini, pemerintah mencoba memberikan keadilan bagi para
pekerja. Keuntungan usaha yang selama ini dinikmati para pengusaha seharusnya bisa

142