Page 144 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

memberikan trickle down effect kepada para pekerja dalam bentuk kenaikan upah. Peningkatan
keuntungan yang didapat oleh para pengusaha harus dinikmati pula oleh para pekerja sehingga
para pekerja mendapatkan tingkat upah yang adil.

Dimensi ketiga dalam formulasi penentuan upah minimum adalah tingkat produktivitas. Variabel
yang menjadi alat ukur tingkat produktivitas dalam UU Cipta Kerja tersebut ialah jumlah jam
kerja.

Jika para pekerja bekerja sesuai dengan jam kerja minimal yang telah ditentukan, perusahaan
harus membayar sesuai dengan tingkat upah yang telah ditentukan. Sebaliknya, jika para pekerja
bekerja di bawah jam kerja minimal yang telah ditentukan, maka upah ditentukan sesuai dengan
proporsi jam kerja para pekerja tersebut.

Namun, pada masa yang tidak ideal seperti pandemi Covid-19 saat ini, penambahan variabel
tingkat produktivitas kerja tersebut bisa berpotensi menimbulkan masalah baru.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2021 terdapat 35,7 persen angkatan
kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam per minggu). Jumlah ini naik 6,9 persen
dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Dengan pemberlakuan sistem pengupahan berdasarkan jam kerja tersebut, diperkirakan akan
banyak pekerja yang berpotensi kehilangan sebagian pendapatannya. Padahal, selama ini
kelompok ini masuk ke dalam kelompok ekonomi kelas menengah bawah yang sangat rentan
terhadap perubahan.

Peran pemerintah

Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, pemberlakuan formulasi penentuan upah minimum
yang telah ditetapkan tadi akan menimbulkan pro dan kontra, baik dari kelompok pelaku usaha
maupun dari kelompok pekerja. Kedua kelompok tersebut akan merasa dirugikan dengan
pemberlakuan formulasi tersebut.

Oleh karena itu, di tengah kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini, diperlukan peran
pemerintah yang dapat menjembatani kedua kepentingan yang berbeda kutub itu.

Walaupun keputusan pemerintah nantinya tidak akan mampu memuaskan semua pihak, paling
tidak pemerintah dapat membuat keputusan yang mendekati rasa keadilan dari tiap-tiap pihak
tersebut. Pemerintah tidak harus "berdiri di tengah" dalam menentukan upah minimum yang
berkeadilan.

Jika pemerintah berada di salah satu sisi kelompok, pemerintah dapat memberikan insentif dan
kompensasi yang sifatnya aksidental bagi kelompok yang mau berkorban sehingga rasa keadilan
dari tiap-tiap kelompok dapat dipenuhi.
Jika kebijakan penentuan upah minimum akan dibuat berpihak kepada para pekerja, pemerintah
harus memberikan insentif kepada para pelaku usaha yang dapat mengurangi beban biaya
operasional perusahaan. Pemerintah bisa memberikan relaksasi perpajakan sehingga beban
pajak perusahaan bisa berkurang dan perusahaan dapat mengalokasikan anggaran untuk
kenaikan upah minimum pekerja.

Pemerintah melalui lembaga keuangan milik negara bisa memberikan insentif suku bunga atau
restrukturisasi bunga utang sehingga perusahaan memiliki ruang pembiayaan yang bisa
digunakan untuk kenaikan upah minimum.

143