Page 152 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 152
Judul PEKERJA DIBERI KEPASTIAN HUKUM
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Akhirul Anwar
Tanggal 2021-12-02 04:23:00
Ukuran 417x179mmk
Warna Warna
AD Value Rp 208.500.000
News Value Rp 625.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Pekerja yang baru masuk tentunya akan menerima
upah yang besarannya berbeda dengan pekerja yang sudah bertahun-tahun. Hal ini untuk
memberikan rasa keadilan bagi pekerja
negative - Johnson Smanjuntak (Wakil Koordinator Bidang Pengupahan Asosiasi Pengusaha
Indonesia) Ini karena proses penetapan upah pekerja di Ring 1 sudah tidak sesuai dengan
regulasi yang ada yakni PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Sedangkan 33 daerah lainnya
menggunakan hitungan UMK terbaru berdasarkan formulasi sesuai PP 36/2021
Ringkasan
Pemerintah daerah kabupaten/kota diminta untuk memastikan perusahaan telah menyusun
struktur skala upah 2022 untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dengan masa kerja
di atas 1 tahun. Pendampingan dan pemantauan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja di 35
kabupaten/kota di Jawa Tengah agar buruh dengan masa kerja lebih lebih dari 1 tahun wajib
menerima gaji dengan besaran di atas upah minimum Kabuapten/Kota (UMK) 2022.
PEKERJA DIBERI KEPASTIAN HUKUM
Bisnis, SEMARANG --- Pemerintah daerah kabupaten/kota diminta untuk memastikan
perusahaan telah menyusun struktur skala upah 2022 untuk memberikan kepastian hukum bagi
pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun.
Pendampingan dan pemantauan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja di 35 kabupaten/kota di
Jawa Tengah agar buruh dengan masa kerja lebih lebih dari 1 tahun wajib menerima gaji dengan
besaran di atas upah minimum Kabuapten/Kota (UMK) 2022.
151
