Page 153 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 153
Untuk memberikan kepastian tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan
Surat Edaran (SE) No. 561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022
yang ditujukan kepada kepala daerah dan pimpinan perusahaan.
Bagi pengusaha wajib menyampaikan hasil penyusunan struktur dan skala upah kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan masing-
masing daerah paling lambat 31 Desember 2021 dalam bentuk surat pernyataan.
"Pekerja yang baru masuk tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda dengan
pekerja yang sudah bertahun-tahun. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja," kata
Ganjar di Semarang, Rabu (1/12).
Dalam memberikan kepastian upah tahun depan, Ganjar telah meneken Keputusan Gubernur
Jawa Tengah No. 561/39 tentang Upah Minimum 2022 pada 35 kabupaten/Kota di Jateng.
Penetapan UMP berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan yang
sudah memiliki formula penghitungan baku.
Ganjar menekankan, upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa
kerja kurang 1 tahun. Sedangkan bagi pekerja di atas setahun melalui penghitungan Struktur
dan Skala Upah dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28% dan laju pertumbuhan
ekonomi sebesar 0,97%.
Dalam perkembangan lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan
besaran UMK 2022 untuk 38 kota/kabupaten daerah tersebut.
Penetapan UMK 2022 di wilayah Jatim berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim No. 188/803/
KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2022. Besaran UMK
tertinggi di Jatim adalah Kota Surabaya dan yang terendah Kabupaten Sampang.
Besaran UMK 2022 di wilayah ring 1 tercatat mengalami kenaikan sekitar Rp75.000 atau naik
1,74%-1,75%. Perincian UMK 2022 di ring 1 yakni Kota Surabaya Rp4.375.479,19, Gresik
Rp4.372.030,51, Sidoarjo Rp4.368.581,85, Kabupaten Pasuruan Rp4.365.133,19, dan
Kabupaten Mojokerto Rp4.354.787,17. Sedangkan UMK terendah Jatim yakni Sampang senilai
Rp 1.922.122,97.
Khofifah mengatakan keputusan kenaikan UMK di Jatim 2022 ini diambil dengan memperhatikan
rasa keadilan, mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta menjamin kondisi sektor industri
serta ketenagakerjaan yang kondusif di Jatim.
TIDAK MENGACU PP
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Himawan Estu Bagijo sebelumnya
mengatakan dalam penentuan upah tersebut pemerintah tidak menggunakan format dalam PP
78 maupun PP 36 karena yang dituntut buruh adalah kenaikan upah.
Himawan seperi dilansir dari Antara menegaskan bahwa dalam pembahasan jika ditekankan
pada satu regulasi tidak memungkinkan, karena itulah akan ada diskresi yang akan dibuat
Gubernur Jatim.
Sementar itu, Wakil Koordinator Bidang Pengupahan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Jatim Johnson Smanjuntak menilai ke-putusan UMK 2022 lantaran tidak sesuai dengan PP No.
36/2021 tentang Pengupahan. Kebijakan itu tidak memiliki kepastian hukum karena formulasi
nilai UMK untuk daerah ring 1 yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan tidak
sesuai dengan PP No. 36/2021.
152
