Page 158 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

TOLAK UMK 2022, BURUH TANGERANG MOGOK KERJA

Penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di Provinsi Banten 2022 dianggap tidak
sesuai oleh pihak buruh. Mereka pun berencana melakukan aksi mogok daerah selama sepekan.

Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudarajat mengatakan, pihaknya menolak
penetapan UMK di Provinsi Banten 2022, karena angka kenaikannya tidak sesuai.

"Kami menolak karena kan kondisi terakhir itu adalah LKS Tripartit Provinsi Banten sudah
merekomendasikan satu angka. Ini satu angka sudah disepakati oleh anggota LKS Tripartit yang
di dalamnya kan ada pemerintah, Apindo, dan serikat pekerja, sudah sepakat nih angkanya 5,4,"
ujarnya kepada rri.co.id, Rabu (1/12/2021).

Terlebih, tiga wilayah tidak mengalami kenaikan UMK 2022, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten
Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.
Ketua KSPSI Banten ini menyebut, pihaknya kecewa dengan Gubernur Banten Wahidin Halim
lantaran tidak memutuskan penetapan UMK 2022 sesuai dengan rekomendasi Tripartit.

"Kalau disepakati tidak ada masalah, kan bicara upah itu bicara kesepakatan. Nah yang kita
kecewa adalah kenapa pak gubernur tidak meng-SK kan 5,4 hasil rekomendasi LKS Tripartit,
malah dia menggunakan PP 36," jelasnya.

Dedi menuturkan, pihaknya dibuat bingung dengan kebijakan PP No 36/2021 tentang
Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di sisi lain UU Ciptaker dinilai inkonstitusional, tetapi tetap berlaku. Dalam poin 7 putusan
Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah diminta untuk menangguhkan kebijakan-kebijakan yang
bersifat strategis yang berdampak luas.

"Upah ini kan berdampak luas, maka sesuai amar putusan MK poin 7 untuk menangguhkan
harusnya pemerintah tidak boleh lagi menetapkan aturan-aturan yang berdampak luas dan
strategis. Jadi, harusnya pemerintah tidak menggunakan PP 36," jelasnya.

Dedi menegaskan, pihak buruh pun menolak keputusan UMK 2022 ini dengan menggelar aksi
mogok daerah, yang dilakukan selama sepekan, pada tanggal 3 sampai 10 Desember 2021.

"Kami sudah sepakati bahwa hasil rapat semalam bersama para pimpinan serikat pekerja bahwa
seluruh serikat pekerja di Banten akan melaksanakan mogok daerah. Jadi karyawan keluar dari
pabrik, berdiri di depan pabrik masing-masing," tegasnya.

Untuk diketahui, berikut besaran UMK Tahun 2022 se-Provinsi Banten : Kabupaten Pandeglang
tidak ada kenaikan atau tetap Rp 2.800.292.64.

Kabupaten Lebak naik menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.18 atau naik 0,81%.
Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.125.186.86.

Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65.

Kota Tangerang naik menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37 atau naik 0,56%.

Kota Tangerang Selatan naik menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65 atau naik 1,17%.

Kota Cilegon naik menjadi Rp 4.430.254.18 dari Rp 4.306.772.64 atau naik 0,71%.

Kota Serang naik menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.810.549.10 atau naik 0,52%.

157