Page 162 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 162
"Ini jadi bukti pak Anies mengerti kondisi buruh dan membantu menyejahterakan dengan cara
lain," sambungnya.
Dijelaskan Cahyani, besaran UMP di Jakarta yang naik 9,85 persen atau setara dengan Rp
4.453,935/bulan ini sudah diatur dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: B-
M/383/HI.01.00/XI/2021, tertanggal 9 November 2021. Parahnya, Pemerintah Provinsi
diharuskan untuk menjalankannya, jika tidak akan mendapat sanksi dari Pemerintah Pusat.
"Karena besaran kenaikan UMP ini kan berdasarkan Undasng-Undnag Cipta Kerja dan Meski
kenaikan UMP ini terbatas, tapi yg disampaikan pak Anies jadi cara lain mengurangi beban buruh
di ibukota melalui kebijakan Pemprov," jelasnya.
Olehnya itu, perempuan peraih Magister Komunikasi Politik ini melanjutkan, janji Anies soal biaya
hidup murah bagi buruh ini tinggal di kawal ke depan, agar hal tersebut tidak sebatas janji-janji
yang bermuara ke politik pencitraan.
"Sudah sangat tepat apa yang dilakukan pak Anies, selanjutnya tinggal kita lihat kedepan apakah
ucapan janji yang disampaikan terealisasi dengan baik, dan tersalurkan bagi teman-teman
buruh," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji mengurangi biaya hidup kepada
buruh di Jakarta menyusul tuntutan soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Selain itu, Anies juga mengirim kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 533/-085.15 perihal
Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi, tertanggal 22 November
2021. (RBA).
161
