Page 218 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 218
“Yang jelas bahwa persoalan ketenagakerjaan itu bukan semata-mata pak gubernur saja tapi
semua harus dilibatkan termasuk para buruh. Ya kalau upah buruh tidak baik, maka pak
gubernur mungkin punya formula lain, seperti barang-barang sembako tidak naik,” jelas Uben.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung, Rukmana
mengatakan, dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMP tersebut pada
akhirnya membuat semua kabupaten/kota harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan.
“Iyah wajib itu mah (diikuti). Siapa lagi yang harus kita ikuti sebagai dasar payung hukum,” ujar
Rukmana saat dihubungi Radar Bandung, Rabu (1/11/2021).
Berkaitan dengan upah tersebut, Rukmana menjelaskan, pertama sesuai dengan fungsinya,
gubernur dapat menetapkan UMP kabupaten/kota dan hal tersebut sudah dilaksanakan pada
tanggal 30 November 2021.
Kedua, keputusan gubernur menjadi dasar atau payung hukum bagi para pengusaha untuk
melaksanakan upah minimum kabupaten/kota. Ketiga, lanjut Rukmana, upah minimum
kabupaten/kota itu hanya diperuntukkan bagi pekerja yang dibawah satu tahun atau baru
masuk. Artinya, pekerja yang diatas satu tahun menggunakan struktur dan skala upah.
217
