Page 333 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 333
Terkait pengawasan pelaksanaan upah, menurut Subendi kewenangannya ada di pegawai
pengawas Ketenagakerjaan yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalbar. “Disnaker sendiri
tugasnya adalah melakukan sosialisasi tentang besaran UMK tersebut (ke perushaaan),”
katanya.
Apabila ada perusahan yang tidak membayar gaji sesuai dengan UMK yang ditetapkan oleh
peemerintah, ada mekanisme yang mengatur. Mulai secara persuasif hingga merekomendasikan
kepada pegawai pengawas untuk melakukan tindakan.
“Jika ditemukan pelanggaran oleh perusahaan, maka secara persuasif tentu akan diingatkan bagi
pengusaha agar membayarkan upahnya sesuai dengan upah yang telah ditetapkan berikut
kekurangan upah + denda. Jika perusahaan tidak mengindahkan maka akan merekomendasikan
kepada pegawai pengawas untuk melakukan tindakan,” tegas Subendi.
(*) (Simak berita terbaru dari Sintang)
332
