Page 328 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 328

Ringkasan

              Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan upah minimum kabupaten
              kota (UMK) 2022 pada Selasa (30/11/2021) rata-rata sebesar Rp 75.000 atau 1,75 persen. Atas
              keputusan tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi
              Putranto menyatakan sangat memberatkan pengusaha.



              SOAL KENAIKAN UMK 2022, KADIN JATIM MENILAI BERAT BAGI PENGUSAHA
              Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan upah minimum kabupaten
              kota (UMK) 2022 pada Selasa (30/11/2021) rata-rata sebesar Rp 75.000 atau 1,75 persen. Atas
              keputusan tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi
              Putranto menyatakan sangat memberatkan pengusaha.
              "Ini  keputusan  yang  berat  bagi  pengusaha.  Terlebih  situasinya  juga  masih  pandemi.  Dan
              sebenarnya juga berat bagi buruh dan pemerintah. Namun keputusan tersebut harus kita hargai.
              Karena menurut saya, angka kenaikan Rp 75 ribu itu mungkin adalah angka kebersamaan karena
              pemerintah juga harus mengakomodir tuntutan buruh.

              Kalau ada buruh yang keberatan, jangan lakukan lagi aksi demo lagi, saya sarankan kembali
              bekerja  dan  salurkan  aspirasi  itu  melalui  jalur  hukum,  begitu  juga  dengan  teman-teman
              pengusaha, kalau ada yang tidak setuju, silahkan menempuh jalur hukum. Yang terpenting kita
              harus  bisa  menjaga  stabilitas  ekonomi  Jatim,"  tegas  Adik  Dwi  Putranto  di  Surabaya,  Rabu
              (1/12/2021).

              Keberatan tersebut juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang
              pengupahan. Dalam PP tersebut dijelaskan adanya ketentuan tidak ada kenaikan upah untuk 5
              kabupaten  kota,  yaitu  kota  Surabaya,  kabupaten  Sidoarjo,  kabupaten  Gresik,  kabupaten
              Pasuruan dan kabupaten Mojokerto.

              Upah  di  lima  kabupaten  kota  tersebut  dianggap  sudah  melampaui  batas  maksimal  sehingga
              ketika ada kenaikan upah kembali, akan sangat memberatkan pengusaha dan akan menimbulkan
              disparitas  upah  yang  cukup  dalam  dengan  kota  lain,  misalnya  dengan upah  di daerah  Jawa
              Tengah.

              "Kita ambil contoh upah di Surabaya dan Solo. Tahun ini UMK Surabaya sebesar Rp 4.300.479,19
              dan di tahun 2022 menjadi Rp 4.375.479,19, naik Rp 75.000. Sementara UMK Solo tahun 2021
              sebesar Rp 2.013.810 dan di tahun 2022 menjadi Rp 2.034.810, naik sebesar Rp 21.000. Artinya,
              disparitas upah antara Surabaya dengan solo mencapai lebih dari Rp 2,3 juta," katanya.

              Sementara  industri  di  Jateng  memiliki  banyak  kesamaan  dengan  industri  yang  ada di  Jatim,
              termasuk pasarnya juga sama. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada daya saing produk yang
              dihasilkan.

              "Sehingga ini sangat mengganggu daya saing produk yang dihasilkan industri di Jatim. Untik itu,
              kami  berharap  tahun  depan  harus  ada  kepastian  hukum.  Jika  sudah  ditetapkan  tidak  ada
              kenaikan  ya  harusnya  tidak  naik.  Kalau  di  tahun  depan  masih  tidak  ada  kepastian,  ya
              kemungkinan  akan  ada  banyak  industri  di  Jatim  yang  merelokasi  perusahaannya,  geser  ke
              daerah yang UMK-nya relatif rendah dan bisa ditoleransi. Sekarang kan akses tol sudah banyak,"
              tegas Adik.

              Lebih lanjut ia mengatakan, sebenarnya upah tinggi akan berdampak negatif terhadap upaya
              pemerintah dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, baik daerah maupun nasional.

                                                           327
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333