Page 508 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 508
Rp 1.805.000 2022: Rp 1.819.835,17 Kabupaten Purbalingga 2021: Rp 1.988.000 2022: Rp
1.996.814,94 Kabupaten Batang 2021: Rp 2.129.117 2022: Rp 2.132.535,02 Kota Pekalongan
2021: Rp 2.139.754 2022: Rp 2.156.213,77 Kabupaten Pekalongan 2021: Rp 2.084.155,14 2022:
Rp 2.094.646,19 Kabupaten Pemalang 2021: Rp 1.926.000 2022: Rp 1.940.890,41 Kota Tegal
2021: Rp 1.982.750 2022: Rp 2.005.930,52 Kabupaten Tegal 2021: Rp 1.958.000 2022: Rp
1.968.446,34 Kabupaten Brebes 2021: Rp 1.866.722,90 2022: Rp 1.885.019,39 Besaran UMK itu
sudah ditandatangani Ganjar dalam surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang
Upah Minimum pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Ganjar
menjelaskan ada Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1
tahun dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan
ekonomi sebesar 0,97 persen. Ia juga menegaskan upah minimum adalah batas terendah upah
bagi pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun.
Ia mencontohkan, penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari
1 tahun minimal penambahan upahnya Rp. 63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar
Rp. 40.946,29.
"Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
SK agar menjadi perhatian semuanya," kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Rabu
(1/12/2021).
Selain itu juga diterbitkan Surat Edaran No. 561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di
Perusahaan Tahun 2022 ditujukan kepada bupati/wali kota dan pimpinan perusahaan se Jawa
Tengah. Surat edaran ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dengan
masa kerja 1 tahun atau lebih.
Disebutkan dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/walikota memastikan perusahaan
menyusun SUSU dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan
pemantauan. Sedangkan kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU
kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang
membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dalam
bentuk surat pernyataan.
"Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda
dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun, hal ini untuk memberikan rasa keadilan
bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahannya,"
tegas Ganjar.
507
