Page 512 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 512
Jonli mengatakan, penetapan UMK di Provinsi Riau tersebut sesuai dengan formula Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
"Jadi dalam aturan tersebut pak Gubernur wajib UMK. Kemudian penetapan UMK itu juga setelah
mendapat rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Riau, ager penetapan UMK di Riau
harus mengikuti formula SE Menaker dan PP Nomor 36 Tahun 2021," terangnya.
Jonli mengakui, memang dalam penetapan itu sempat terjadi perdebatan dengan Dewan
Pengupahan, dan sebagian besar serikat pekerja menerima dengan catatan agar perusahaan
menerapkan struktur skala upah.
"Dengan perusahaan menerapkan struktur upah, maka ada tambahan lain yang mendukung
kesejahteraan pekerja. Namun ada juga satu serikat pekerja yang menolak Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)," katanya.
Berikut besaran UMK di Provinsi Riau tahun 2021:
1. Pekanbaru: 3.049.675,79
2. Dumai: 3.414.160,86
3. Rokan Hulu: 2.986.863,49
4. Indragiri Hulu: 3.097.706,00
5. Indragiri Hilir: 2.984.696,63
6. Kampar: 3.047.470,58
7. Bengkalis: 3.350.646,31
8. Siak: 3.114.237,83
9. Pelalawan: 3.030.598,54
10. Kuansing: 3.111.788,95
11. Kepulauan Meranti: 2.985.000,00
12. Rokan Hilir: 3.009.416,38
511
