Page 516 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 516
Ganjar menegaskan, upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa
kerja kurang 1 tahun. Sementara penetapan upah bagi pekerja di atas 1 tahun atau lebih melalui
berdasarkan pada penghitungan struktur dan skala upah (SUSU) dengan memperhatikan
minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.
“Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
SK agar menjadi perhatian semuanya,” tutur Ganjar, Rabu (1/12).
Sebagai simulasi penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1
tahun minimal penambahan upahnya Rp 63.787,98, sedangkan di Kabupaten Banjarnegara Rp
40.946,29.
Namun, untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19 kenaikan harus
di atas angka tersebut. “Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk
memberikan kenaikan upah lebih dari 10 persen bahkan 15 persen,” ujar gubernur.
Guna memberi kepastian besaran upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun,
Pemprov Jateng juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 561/0016770 tentang
Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022. SE ini ditujukan kepada bupati/wali kota
dan pimpinan perusahaan se-Jawa Tengah.
Dalam SE tersebut, terdapat instruksi agar bupati/wali kota memastikan perusahaan menyusun
SUSU dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan.
Untuk pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan
kabupaten/kota paling lambat 31 Desember 2021. Dalam hal ini perusahaan harus membuat
surat pernyataan.
Dikatakan Ganjar, besaran upah untuk pekerja dengan masa kerja bertahun-tahun tentu akan
berbeda dengan pekerja yang baru masuk.
“Perusahaan harus memberikan rasa keadilan bagi pekerja, sekaligus penghargaan atas
pengabdian dari para pekerja kepada perusahan yang telah lama bekerja,” papar Ganjar. (Eno)
Daftar UMK 2022 untuk 35 Kabupaten/Kota di Jateng: Kabupaten Cilacap Rp 2.230.731,50
Kabupaten Banyumas Rp 1.983.261,84 Kabupaten Purbalingga Rp 1.996.814,94 Kabupaten
Banjarnegara Rp 1.819.835,17 Kabupaten Kebumen Rp 1.906.781,84 Kabupaten Purworejo Rp
1.911.850,80 Kabupaten Wonosobo Rp 1.931.285,33 Kabupaten Magelang Rp 2.081.807,18
Kabupaten Boyolali Rp 2.010.299,30 Kabupaten Klaten Rp 2.015.623,36 Kabupaten Sukoharjo
Rp 1.998.153,18 Kabupaten Wonogiri Rp 1.839.043,99 Kabupaten Karanganyar Rp 2.064.313,20
Kabupaten Sragen Rp 1.839.429,56 Kabupaten Grobogan Rp 1.894.032,10 Kabupaten Blora Rp
1.904.196,69 Kabupaten Rembang Rp 1.874.322,05 Kabupaten Pati Rp 1.968.339,04 Kabupaten
Kudus Rp 2.293.058,26 Kabupaten Jepara Rp 2.108.403,11 Kabupaten Demak Rp 2.513.005,89
Kabupaten Semarang Rp 2.311.254,15 Kabupaten Temanggung Rp 1.887.832,11 Kabupaten
Kendal Rp 2.340.312,28 Kabupaten Batang Rp 2.132.535,02 Kabupaten Pekalongan Rp
2.094.646,19 Kabupaten Pemalang Rp 1.940.890,41 Kabupaten Tegal Rp 1.968.446,34
Kabupaten Brebes Rp 1.885.019,39 Kota Magelang Rp 1.935.913,27 Kota Surakarta Rp
2.035.720,17 Kota Salatiga Rp 2.128.523,19 Kota Semarang Rp 2.835.021,29 Kota Pekalongan
Rp 2.156.213,77 Kota Tegal Rp 2.005.930,52
515
