Page 555 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 555
Kota Semarang menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jateng yakni sebesar Rp 2.835.021,29.
Sedangkan besaran UMK di daerah lainnya beragam, seperti UMK Demak 2022 dipatok Rp
2.513.005,89.
Sementara itu, UMK Solo 2022 ditetapkan dalam daftar UMK 2022 Jawa Tengah dengan besaran
UMK Kota Surakarta yakni Rp 2.035.720,17.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, penetapan UMK tahun 2022 mendasarkan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selain itu juga sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan RI kepada para Gubernur se-Indonesia No
B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021, tentang Penyampaian Data Perekonomian
dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Ganjar menekankan, upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa
kerja kurang satu tahun.
Sedangkan bagi pekerja di atas satu tahun melalui penghitungan Struktur dan Skala Upah
(SUSU) dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan
ekonomi sebesar 0,97 persen.
Sebagai simulasi penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari
satu tahun, minimal penambahan upahnya Rp 63.787,98, dan di Kabupaten Banjarnegara
sebesar Rp 40.946,29.
"Ketetapan tentang kewajiban perusahaan, membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
SK, agar menjadi perhatian semuanya," kata Ganjar, dikutip dari keterangan resmi pada Rabu
(1/12/2021).
Ganjar menegaskan, untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19,
tentu kenaikannnya di atas angka tersebut.
"Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah
lebih dari 10 persen bahkan 15 persen," katanya.
Untuk memberikan kepastian besaran upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu
tahun, Pemprov Jateng juga mengeluarkan Surat Edaran No. 561/0016770 tentang Struktur dan
Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022.
Surat ini ditujukan kepada bupati/ wali kota dan pimpinan perusahaan se-Jawa Tengah. Surat
edaran itu dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja
satu tahun atau lebih.
Dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/ wali kota memastikan perusahaan menyusun
SUSU, dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan.
Sedangkan kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang membidangi
ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, paling lambat 31 Desember 2021 dalam bentuk surat
pernyataan.
"Pekerja yang baru masuk bekerja, tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda
dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun," bebernya.
"Hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja, sekaligus penghargaan atas pengabdian
dari para pekerja kepada perusahaannya," tegas Ganjar.
554
