Page 582 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 582

GUBERNUR KHOFIFAH TETAPKAN UMK 38 KABUPATEN/KOTA, INI PESAN
              GUBERNUR KEPADA STAKEHOLDER
              SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum 38
              kabupaten/kota di Jawa Timur.

              Upah  minimum  kabupaten/  kota  yang  ditetapkan  melalui  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur
              Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun
              2022 itu diharapkan mampu diterapkan secara seksama seluruh stakeholder.

              “Keputusan kenaikan UMK di Jawa Timur Tahun 2022 ini diambil dengan memperhatikan rasa
              keadilan,  mempertimbangkan  kondisi  perekonomian,  serta  menjamin  kondisi  sektor  industri
              serta  ketenagakerjaan  yang  kondusif  di  Jawa  Timur.  Saya  berharap  seluruh  stakeholder
              memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama,” ujar Gubernur Khofifah
              di Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/12/2021).

              Menurutnya, penetapan upah minimum ini merupakan suatu standar minimum yang ditetapkan
              oleh pemerintah dan berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada
              perusahaan yang bersangkutan.

              Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang
              berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah dan tidak boleh ada pengurangan upah
              yang sudah berjalan.

              Agar ketetapan upah minimum diterapkan secara seksama, Gubernur Khofifah mengingatkan
              perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan gaji karyawan dengan masa kerja di atas satu
              tahun.

              Disampaikan Gubernur Khofifah, perhitungan upah minimum tahun 2022 menggunakan formula
              sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

              Perhitungan ini, lanjutnya, menggunakan data-data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik
              (BPS) sebagai dasar perhitungan penyesuaian UMK tahun 2022.

              Namun,  khusus  lima  kabupaten/kota  yang  masuk  ring  satu  yaitu  Kota Surabaya,  Kabupaten
              Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan upah minimumnya diusulkan oleh bupati/ walikota
              dengan pertimbangan merupakan daerah padat industri.

              “Beberapa data yang menjadi dasar perhitungan yaitu rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan.

              Menurut Kab./Kota Tahun 2021, rata-rata banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Menurut
              Kab./Kota Tahun 2021, dan rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Berumur 15
              Tahun ke Atas yang Bekerja Sebagai Buruh/Karyawan per Rumah Tangga Menurut Kab./Kota
              Tahun 2021,” urainya.

              “Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi (PDRB Triwulan IV Tahun 2020 + Kuartal I,II,III Tahun
              2021) terhadap (PDRB Triwulan I Tahun 2019 + Kuartal I, II, III Tahun 2020) yang menurut
              Provinsi sebesar 1,70 persen. Serta, Inflasi September 2020 – September 2021 yang menurut
              data Provinsi mencapai 1,92 persen,” tambahnya.

              Adapun pada penetapan UMK Tahun 2022, sebanyak lima kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya,
              Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto mengalami kenaikan UMK Tahun
              2022 senilai 1,74 – 1,75 persen atau Rp. 75.000,00.

              Sedangkan  33  Kab./Kota  lainnya,  penetapan  UMK  Tahun  2022  sesuai  dengan  Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

                                                           581
   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586   587