Page 588 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 588
UMK JAWA BARAT 2022: KOTA BEKASI TERTINGGI, KABUPATEN BANJAR
TERENDAH, DAN 9 DAERAH TAK NAIK
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan besaran nilai Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa Barat pada Selasa (30/11). Kota Bekasi tercatat sebagai
wilayah dengan UMK tertinggi.
Penetapan UMK ini dituangkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.732-
Kesra/ 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmadja, penetapan ini tidak
terlepas dari beberapa dasar peraturan. Mulai dari Undang-undang (UU) 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah RI No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta beberapa
surat Menteri Ketenagakerjaan RI.
Ditambah rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27 bupati
dan walikota seluruh Jawa Barat, juga berita acara Dewan Pengupahan.
"Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,"
kata Setiawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa malam (30/11).
Setiawan menambahkan, Gubernur Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap hal
ini. Karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada
Peraturan Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan
lebih dari itu.
"Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
di dalam dua tahun. Namun demikian selama dua tahun ini seluruh peraturan yang terkait
dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang
mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini," kata Setiawan, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.
Setiawan menegaskan, tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini. Pun gubernur
tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah disampaikan
oleh seluruh bupati/wali kota.
"Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/walikota yang saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut," paparnya.
Setiawan berharap, ke depan pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar dapat
melibatkan pemerintah daerah lebih jauh, khususnya di dalam penghitungan UMK ini.
"Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di
masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh," tandasnya.
Dalam salinan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK 2022 yang akan berlaku mulai 1
Januari 2022, tercatat upah tertinggi ada di Kota Bekasi dengan Rp 4.816.921,17, naik dari upah
tahun 2021 sebesar Rp 4.782.935,64.
Sebelumnya, UMK tertinggi di Jawa Barat selalu dipegang oleh Karawang. Sementara UMK
terendah Kota Banjar Rp Rp 1.852.099,52 yang naik dari upah tahun sebelumnya Rp
1.831.884,83.
587
