Page 593 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 593
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 itu diharapkan mampu diterapkan secara seksama
seluruh stakeholder.
“Keputusan kenaikan UMK di Jawa Timur Tahun 2022 ini diambil dengan memperhatikan rasa
keadilan, mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta menjamin kondisi sektor industri
serta ketenagakerjaan yang kondusif di Jawa Timur. Saya berharap seluruh stakeholder
memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama,” ujar Gubernur Khofifah
di Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/12).
Menurutnya, penetapan upah minimum ini merupakan suatu standar minimum yang ditetapkan
oleh pemerintah dan berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada
perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja di atas 1
tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah dan tidak
boleh ada pengurangan upah yang sudah berjalan.
Agar ketetapan upah minimum diterapkan secara seksama, Gubernur Khofifah mengingatkan
perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan gaji karyawan dengan masa kerja di atas satu
tahun.
Disampaikan Gubernur Khofifah, perhitungan upah minimum tahun 2022 menggunakan formula
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Perhitungan ini, lanjutnya, menggunakan
data-data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar perhitungan
penyesuaian UMK tahun 2022. Namun, khusus lima kabupaten/kota yang masuk ring satu yaitu
Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan upah minimumnya
diusulkan oleh bupati/ walikota dengan pertimbangan merupakan daerah padat industri.
“Beberapa data yang menjadi dasar perhitungan yaitu Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kab./Kota Tahun 2021, Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Menurut
Kab./Kota Tahun 2021, dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Berumur 15
Tahun ke Atas yang Bekerja Sebagai Buruh/Karyawan per Rumah Tangga Menurut Kab./Kota
Tahun 2021,” urainya.
“Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi (PDRB Triwulan IV Tahun 2020 + Kuartal I,II,III Tahun
2021) terhadap (PDRB Triwulan I Tahun 2019 + Kuartal I, II, III Tahun 2020) yang menurut
Provinsi sebesar 1,70 persen. Serta, Inflasi September 2020 – September 2021 yang menurut
data Provinsi mencapai 1,92 persen,” tambahnya.
Adapun pada penetapan UMK Tahun 2022, sebanyak lima kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya,
Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto mengalami kenaikan UMK Tahun
2022 senilai 1,74 – 1,75 persen atau Rp. 75.000,00. Sedangkan 33 Kab./Kota lainnya, penetapan
UMK Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
Berikut nilai UMK Tahun 2022 untuk 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur sesuai Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 : KOTA SURABAYA Rp. 4.375.479,19,
KABUPATEN GRESIK Rp. 4.372.030,51, KABUPATEN SIDOARJO Rp.4.368.581,85, KABUPATEN
PASURUAN Rp. 4.365.133,19, KABUPATEN MOJOKERTO Rp. 4.354.787,17, KABUPATEN
MALANG Rp. 3.068.275,36, KOTA MALANG Rp. 2.994.143,98, KOTA PASURUAN Rp.
2.838.837,64, KOTA BATU Rp. 2.830.367,09, KABUPATEN JOMBANG Rp. 2.654.095,88.
KABUPATEN PROBOLINGGO Rp. 2.553.265,95, KABUPATEN TUBAN Rp. 2.539.224,88, KOTA
MOJOKERTO Rp. 2.510.452,36, KABUPATEN LAMONGAN Rp. 2.501.977,27, KOTA
PROBOLINGGO Rp. 2.376.240,63, KABUPATEN JEMBER Rp. 2.355.662,91, KABUPATEN
BANYUWANGI Rp. 2.328.899,12, KOTA KEDIRI Rp. 2.118.116,63.
592
