Page 598 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Diketahui, UMK lima kabupaten/kota, yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto
naik sebesar 1,74 persen-1,75 persen atau setara Rp75 ribu. Sementara, 33 kabupaten/kota lain
mengacu pada penetapan UMK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Juru Bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) sekaligus Ketua DPW FSPMI Jatim Jazuli
menuturkan UMK tertinggi tercatat di Surabaya sebesar Rp4.375.479, sedangkan UMK terendah
di Sampang Rp1.922.122.

"Selisih atau disparitas upah minimum di Jatim antara Surabaya dan Sampang sebesar 124
persen. Secara umum, menggambarkan kesenjangan pendapat buruh Jatim yang masih sangat
jauh," tutur Jazuli, Rabu (1/12).

Rata-rata UMK di Jatim pada 2022 sebesar Rp2.502.929. Nilai ini lebih besar dari UMP di wilayah
yang sama pada tahun yang sama, yakni Rp1.891.567. Selisihnya mencapai 611.362. "Idealnya,
UMP Jatim adalah nilai rata-rata UMK, sehingga dapat memperkecil disparitas upah di Jatim,"
terang dia.
Namun demikian, Jazuli mengapresiasi kenaikan UMK di 5 kabupaten/kota utama di Jatim yang
keluar dari formulasi PP 36/2021 dan mengabaikan surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan.

Sayangnya, masih ada UMK wilayah lain yang tidak meningkat, seperti Malang, Jombang,
Jember, Probolinggo, dan Pacitan.

Tak cuma itu, daerah-daerah padat industri yang juga menampung perusahaan-perusahaan
besar, seperti Tuban dengan perusahaan semen terbesar di Indonesia, penetapan UMK-nya
hanya Rp2.539.224 atau naik 0,28 persen setara Rp6.990. "Hal ini tidak adil bagi pekerja/buruh
yang ada di Kabupaten Tuban," imbuh Jazuli.

Karenanya, buruh Jatim, lanjut dia, menolak penetapan UMK 2022 yang masih menggunakan
formula PP 36/2021 tentang Pengupahan. Sebab, hitung-hitungannya tidak memberikan nilai
tambah bagi kesejahteraan buruh.

Kenaikan upah tersebut juga diyakini tidak bisa meningkatkan daya beli buruh. Sebaliknya, daya
beli buruh malah akan tertekan karena inflasi (indeks harga konsumen) yang tinggi.

Bahkan, Jazuli mengingatkan Gubernur Jatim untuk tetap memberlakukan UMSK sebagaimana
yang dijanjikan pada Selasa (30/11) malam, ketika menerima perwakilan Gasper melakukan aksi
demonstrasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
"Penetapan UMSK berpedoman pada rekomendasi bupati/wali kota dan hasil rapat Dewan
Pengupahan Provinsi Jatim dari unsur pekerja dan buruh," jelasnya.

Sebelumnya, Khofifah menegaskan penetapan upah merupakan standar yang ditetapkan oleh
pemerintah dan berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sedang, pekerja
dengan masa kerja di atas 1 tahun boleh menggunakan struktur dan skala upah dan tak boleh
dikurangi dari upah yang sudah berjalan.

Karenanya ia mengingatkan perusahaan untuk memperhatikan gaji karyawan dengan masa kerja
di atas 1 tahun.

Berikut daftar UMK 2022 38 kabupaten/kota di Jatim: 1. Kota Surabaya: Rp4.375.479,19 2.
Kabupaten Gresik: Rp4.372.030,51 3. Kabupaten Sidoarjo: Rp4.368.581,85 4. Kabupaten
Pasuruan: Rp4.365.133,19 5. Kabupaten Mojokerto: Rp4.354.787,17 6. Kabupaten Malang:
Rp3.068.275,36 7. Kota Malang: Rp2.994.143,98 8. Kota Pasuruan: Rp2.838.837,64 9. Kota
Batu: Rp2.830.367,09 10. Kabupaten Jombang: Rp2.654.095,88 11. Kabupaten Probolinggo:

597