Page 604 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 604
Judul Gubernur Ridwan Kamil Tetapkan Besaran UMK di Jawa Barat
Nama Media cirebonraya.pikiran-rakyat.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://cirebonraya.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-
1143134789/gubernur-ridwan-kamil-tetapkan-besaran-umk-di-jawa-
barat
Jurnalis Arief Pratama
Tanggal 2021-12-01 14:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (30/11/2021) malam kemarin, telah menetapkan
besaran nilai UMK di Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/
Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
GUBERNUR RIDWAN KAMIL TETAPKAN BESARAN UMK DI JAWA BARAT
CIREBONRAYA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (30/11/2021) malam kemarin,
telah menetapkan besaran nilai UMK di Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja, penetapan ini tidak
terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-undang (UU) 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta beberapa
surat Menteri Ketenagakerjaan RI, kemudian rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah
minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara
Dewan Pengupahan.
“Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,”
ucap Setiawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/11/2021).
Menurut Setiawan, Gubernur Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini,
karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan
Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.
“Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
di dalam 2 tahun. Namun demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan
603
