Page 607 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 607

tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021
              tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.
              Atas  penetapan  itu,  Gubernur  Khofifah  mengharapkan  agar  seluruh  stakeholder  mampu
              menerapkan sesuai aturan secara seksama.

              "Keputusan kenaikan UMK di Jawa Timur Tahun 2022 ini diambil dengan memperhatikan rasa
              keadilan,  mempertimbangkan  kondisi  perekonomian,  serta  menjamin  kondisi  sektor  industri
              serta ketenagakerjaan yang kondusif di Jawa Timur," kata Khofifah, Rabu (1/12/2021).

              "Saya  berharap  seluruh  stakeholder  memperhatikan  serta  menerapkan  ketentuan  tersebut
              dengan seksama," tambahnya.

              Menurutnya, penetapan upah minimum ini merupakan suatu standar minimum yang ditetapkan
              oleh pemerintah dan berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada
              perusahaan yang bersangkutan.

              Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang
              berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah dan tidak boleh ada pengurangan upah
              yang  sudah  berjalan  Agar  ketetapan  upah  minimum  diterapkan  secara  seksama,  Gubernur
              Khofifah  mengingatkan perusahaan-perusahaan  untuk  memperhatikan  gaji  karyawan dengan
              masa kerja di atas satu tahun.

              Disampaikan Gubernur Khofifah, perhitungan upah minimum tahun 2022 menggunakan formula
              sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

              Perhitungan ini, lanjutnya, menggunakan data-data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik
              (BPS) sebagai dasar perhitungan penyesuaian UMK tahun 2022.

              Namun,  khusus  lima  kabupaten/kota  yang  masuk  ring  satu  yaitu  Kota Surabaya,  Kabupaten
              Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan upah minimumnya diusulkan oleh bupati/ walikota
              dengan pertimbangan merupakan daerah padat industri.

              "Beberapa data yang menjadi dasar perhitungan yaitu Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan
              Menurut Kab./Kota Tahun 2021, Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Menurut
              Kab./Kota Tahun 2021, dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Berumur 15
              Tahun ke Atas yang Bekerja Sebagai Buruh/Karyawan per Rumah Tangga Menurut Kab./Kota
              Tahun 2021," urainya.
              Lebih lanjut juga pertumbuhan ekonomi (PDRB Triwulan IV Tahun 2020 + Kuartal I,II,III Tahun
              2021) terhadap (PDRB Triwulan I Tahun 2019 + Kuartal I, II, III Tahun 2020) yang menurut
              Provinsi sebesar 1,70 persen. Serta, Inflasi September 2020 – September 2021 yang menurut
              data Provinsi mencapai 1,92 persen.
              Adapun pada penetapan UMK Tahun 2022, sebanyak lima kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya,
              Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto mengalami kenaikan UMK Tahun
              2022 senilai 1,74 – 1,75 persen atau Rp. 75.000,00.

              Sedangkan  33  Kab./Kota  lainnya,  penetapan  UMK  Tahun  2022  sesuai  dengan  Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

              Berikut nilai UMK Tahun 2022 untuk 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur sesuai Keputusan
              Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/803/KPTS/013/2021  :  KOTA  SURABAYA  Rp.  4.375.479,19
              KABUPATEN  GRESIK  Rp.  4.372.030,51  KABUPATEN  SIDOARJO  Rp.4.368.581,85  KABUPATEN
              PASURUAN  Rp.  4.365.133,19,  KABUPATEN  MOJOKERTO  Rp.  4.354.787,17,  KABUPATEN


                                                           606
   602   603   604   605   606   607   608   609   610   611   612