Page 610 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 610
Sementara Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 4.368.581,85 naik sebesar Rp. 75.000, atau 1,75
persen dari UMK 2021. Jika menggunakan formula PP 36/2021, maka tidak ada kenaikan UMK.
Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 4.365.133,19 naik sebesar Rp. 75.000,- atau naik 1,75 persen
dari UMK 2021. Jika menggunakan formula PP 36/2021, maka tidak ada kenaikan UMK.
Sedangkan Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 4.354.787,17 Naik sebesar Rp. 75.000,- atau naik
1,75 persen dari UMK 2021. Jika menggunakan formula PP 36/2021, maka tidak ada kenaikan
UMK.
"Kami cukup mengapresiasi Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan kebijakan khusus
untuk daerah Ring-1 keluar dari formulasi PP 36/2021 dan mengabaikan surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan yang mewajibkan penetapan UMK 2022 menggunakan formulasi PP 36/2021,"
ujar Jazuli Meski demikian selain daerah Ring-1 penetapan UMK tahun 2022 masih menggunakan
formulasi PP 36/2021, sehingga terdapat 5 Kabupaten yang tidak mengalami kenaikan, di
antaranya Kabupaten Malang sebesar Rp. 3.068.275,36 Kabupaten Jombang sebesar Rp.
2.654.095,88, Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 2.553.265,95, Kabupaten Jember sebesar Rp.
2.355.662,9, Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 1.961.154,77.
Ia menuturkan bahwa ada juga daerah-daerah yang padat industri dan terdapat perusahan-
perusahaan besar semisal Kabupaten Tuban ada perusahaan Semen terbesar di Indonesia,
penetapan UMK sebesar Rp. 2.539.224,88 atau hanya naik sebesar Rp. 6.990,11 (naik 0,28
persen dari UMK 2021). Hal tersebut tidak adil bagi pekerja atau buruh.
"Tentu kami sangat menyayangkan penetapan UMK di Jawa Timur tahun 2022 masih terdapat
Kabupaten/Kota yang mengacu kepada PP No. 36/2021, meski Mahkamah Konstitusi
menangguhkan pemberlakuan PP 36/2021 tersebut," jelasnya.
Sejatinya penetapan UMK tahun 2022 yang masih menggunakan formulasi PP 36/2021 tidak
memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan buruh. Kanaikan upah tersebut tidak dapat
meningkatkan daya beli buruh, malah sebaliknya daya beli buruh tergerus inflasi.
"Oleh sebab itu, kami serikat pekerja atau serikat buruh Jawa Timur menolak Penetapan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2022 yang masih menggunakan
perhitungan formulasi PP 36/2021 tentang Pengupahan," paparnya.
Pihaknya mengingatkan Gubernur Jawa Timur agar tetap memberlakukan atau menetapkan
Upah Minimum Sektoral (UMSK) di Jawa Timur tahun 2022 sebagaimana yang telah dijanjikan,
Selasa (30/11/2021) kemarin saat menerima perwakilan GASPER Jatim dalam aksi demonstrasi
puluhan ribu buruh di Grahadi.
Penetapan UMSK tersebut berpedoman pada rekomendasi Bupati atau Wali Kota dan hasil rapat
Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.
(*).
609
