Page 634 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 634
Judul Catat Ini, Pekerja Lebih dari Satu Tahun Wajib Diberi Gaji Di Atas UMK
Nama Media radarpekalongan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://radarpekalongan.co.id/146870/catat-ini-pekerja-lebih-dari-satu-
tahun-wajib-diberi-gaji-di-atas-umk/
Jurnalis Admin
Tanggal 2021-12-01 13:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat
struktur skala upah kita cantumkan dalam SK agar menjadi perhatian semuanya
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Beberapa perusahaan besar telah menyatakan
kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah lebih dari 10% bahkan 15%
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan
menerima upah yang besarannya berbeda dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun,
hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian
dari para pekerja kepada perusahannya
Ringkasan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa
Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2022. Penetapan UMK tahun 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dimana formula perhitungan dan datanya sudah
baku.
CATAT INI, PEKERJA LEBIH DARI SATU TAHUN WAJIB DIBERI GAJI DI ATAS UMK
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa
Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2022. Penetapan UMK tahun 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dimana formula perhitungan dan datanya sudah
baku.
UMK mendasari perhitungan formula dari PP 36/2021 pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat
Menteri Ketenagakerjaan RI kepada Para Gubernur se-Indonesia No. B-M/383/HI.01.00/XI/2021
633
