Page 637 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Agar ketetapan upah minimum diterapkan secara seksama, Khofifah mengingatkan perusahaan-
perusahaan untuk memperhatikan gaji karyawan dengan masa kerja di atas satu tahun.
Disampaikan Khofifah, perhitungan upah minimum 2022 menggunakan formula sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Perhitungan ini, lanjutnya, menggunakan data-data statistik
yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar perhitungan penyesuaian UMK 2022.

Namun, khusus lima kabupaten/kota yang masuk ring satu yaitu Kota Surabaya, Kabupaten
Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan upah minimumnya diusulkan oleh bupati/ wali kota
dengan pertimbangan merupakan daerah padat industri.

“Beberapa data yang menjadi dasar perhitungan yaitu rata-rata pengeluaran per kapita sebulan
menurut kabupaten/kota tahun 2021, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga (ART) dan
rata-rata banyaknya anggota rumah tangga (ART) berumur 15 tahun ke atas yang bekerja
sebagai buruh/karyawan per rumah tangga,” urainya.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi (PDRB Triwulan IV Tahun 2020 + Kuartal I,II,III Tahun
2021) terhadap (PDRB Triwulan I Tahun 2019 + Kuartal I, II, III Tahun 2020) yang menurut
Provinsi sebesar 1,70 persen. Serta, Inflasi September 2020 – September 2021 yang menurut
data Provinsi mencapai 1,92 persen.

Adapun pada penetapan UMK 2022, sebanyak lima kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya,
Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto
mengalami kenaikan UMK 2022 senilai 1,74 – 1,75 persen atau Rp 75 ribu.

Sedangkan 33 kabupaten/kota lainnya, penetapan UMK 2022 sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Berikut nilai UMK Tahun 2022 untuk 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur sesuai Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 :

KOTA SURABAYA Rp. 4.375.479,19, KABUPATEN GRESIK Rp. 4.372.030,51, KABUPATEN
SIDOARJO Rp.4.368.581,85, KABUPATEN PASURUAN Rp. 4.365.133,19, KABUPATEN
MOJOKERTO Rp. 4.354.787,17, KABUPATEN MALANG Rp. 3.068.275,36, KOTA MALANG Rp.
2.994.143,98, KOTA PASURUAN Rp. 2.838.837,64, KOTA BATU Rp. 2.830.367,09, KABUPATEN
JOMBANG Rp. 2.654.095,88.

KABUPATEN PROBOLINGGO Rp. 2.553.265,95, KABUPATEN TUBAN Rp. 2.539.224,88, KOTA
MOJOKERTO Rp. 2.510.452,36, KABUPATEN LAMONGAN Rp. 2.501.977,27, KOTA
PROBOLINGGO Rp. 2.376.240,63, KABUPATEN JEMBER Rp. 2.355.662,91, KABUPATEN
BANYUWANGI Rp. 2.328.899,12, KOTA KEDIRI Rp. 2.118.116,63.

KABUPATEN BOJONEGORO Rp. 2.079.568,07, KABUPATEN KEDIRI Rp. 2.043.422,93, KOTA
BLITAR Rp. 2.039.024,44.

KABUPATEN TULUNGAGUNG Rp. 2.029.358,67, KABUPATEN BLITAR Rp. 2.015.071,18,
KABUPATEN LUMAJANG Rp. 2.000.607,20, KOTA MADIUN Rp. 1.991.105,79, KABUPATEN
SUMENEP Rp.1978.927,22, KABUPATEN NGANJUK Rp.1.970.006,41.

KABUPATEN NGAWI Rp. 1.962.585,99, KABUPATEN PACITAN Rp.1.961.154,77, KABUPATEN
BONDOWOSO Rp1.958.640,12, KABUPATEN MADIUN Rp1.958.410,31, KABUPATEN MAGETAN
Rp1.957.329,43, KABUPATEN BANGKALAN Rp1.956.773,48, KABUPATEN PONOROGO
Rp.1.954.281,32, KABUPATEN TRENGGALEK Rp1.944.932,74, KABUPATEN SITUBONDO
Rp1.942.750,77, KABUPATEN PAMEKASAN Rp1.939.686,39, KABUPATEN SAMPANG
Rp1.922.122,97.

636