Page 640 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 640
Judul Kenaikan UMP Dikeluhkan, Menteri Bahlil: Harus Ada Titik Tengah
Nama Media okezone.com
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/12/01/320/2510197/kenaikan-
ump-dikeluhkan-menteri-bahlil-harus-ada-titik-tengah?page=1
Jurnalis Rina Anggraeni
Tanggal 2021-12-01 13:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memberikan
penjelasan terkait para buruh meminta revisi perhitungan upah minimum provinsi (UMP) pada
undang-undang cipta kerja.
KENAIKAN UMP DIKELUHKAN, MENTERI BAHLIL: HARUS ADA TITIK TENGAH
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia
memberikan penjelasan terkait para buruh meminta revisi perhitungan upah minimum provinsi
(UMP) pada undang-undang cipta kerja. Menurutnya para buruh agar mengerti kondisi
perusahaan dalam kenaikan UMP yang sudah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan
"Kita harus ada titik tengah dan mendapatkan gaji dan juga pengusaha juga jangan dikasih
beban," kata Bahlil dalam video virtual, Rabu (1/12/2021).
Kemudian, kata dia perusahaan saat ini tidak hanya memikirkan keuntungan. Namun,
menghitung biaya gaji pegawai. Jika, tidak ada keuntungan maka tidak bisa membayar gaji
karyawan.
"Menurut logika saya punya pengalaman ketika menjadi pengusaha. Kami itu selalu berfikir tidak
hanya mendapatkan profit tapi menjaga keberlangsuan usaha kalau enggak bisa bayar pegawai
usaha tutup," katanya.
Lanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan satu pun pasal atau peraturan turunan
dari UU Cipta Kerja, sehingga tidak ada kendala yang berarti bagi jalannya investasi. Bahlil
menyatakan bahwa sistem online single submission (OSS), insentif fiskal, dan berbagai
ketentuan dalam UU itu tetap berjalan.
"Kita erbuka untuk berdialog dan menerima pertanyaan terkait investasi dalam konteks UU Cipta
Kerja. Pelaku usaha pun banyak yang sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian Investasi
pasca putusan MK terbit," tandasnya.
639
