Page 648 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 648

No.  B-M/383/HI.01.00/XI/2021  tanggal  9  November  2021  tentang  Penyampaian  Data
              Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
              Gubernur menekankan, upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa
              kerja kurang satu tahun.

              Sementara bagi pekerja di atas satu tahun atau lebih melalui penghitungan Struktur dan Skala
              Upah (SUSU) dengan memerhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan
              ekonomi sebesar 0,97 persen.

              Sebagai simulasi penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari
              satu tahun, minimal penambahan upahnya Rp63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar
              Rp40.946,29.

              “Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
              SK agar menjadi perhatian semuanya,” katanya dalam siaran pers, Rabu, 1 Desember 2021.

              Ganjar  Pranowo  menegaskan  untuk  perusahaan-perusahaan  yang  tidak  terdampak  pandemi
              Covid-19 tentu kenaikannnya di atas angka tersebut.

              “Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah
              lebih dari sepuluh persen, bahkan 15 persen,” ungkapnya.

              Adapun untuk memberikan kepastian besaran upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari
              satu tahun, pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng ) hari ini juga mengeluarkan
              Surat Edaran (SE) No. 561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022
              ditujukan kepada bupati/wali kota dan pimpinan perusahaan se- Jawa Tengah.

              Surat edaran ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja /buruh dengan masa
              kerja satu tahun atau lebih.

              Dalam  SE  terdapat  instruksi  agar  bupati/wali  kota  memastikan  perusahaan  menyusun  SUSU
              dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan.

              Sementara kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas
              Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui  dinas  yang  membidangi
              ketenagakerjaan  kabupaten/kota  paling  lambat  31  Desember  2021  dalam  bentuk  surat
              pernyataan.

              "Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda
              dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan
              bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahannya,”
              tegas Ganjar Pranowo. ***



















                                                           647
   643   644   645   646   647   648   649   650   651   652   653