Page 649 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 649
Judul Soal Penetapan UMP di UU Cipta Kerja, Bahlil: Pengusaha Jangan
Dikasih Beban
Nama Media okezone.com
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/12/01/320/2510190/soal-
penetapan-ump-di-uu-cipta-kerja-bahlil-pengusaha-jangan-dikasih-
beban?page=1
Jurnalis Rina Anggraeni
Tanggal 2021-12-01 13:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja Revisi UU Ciptaker bakal diajukan ke
dalam program prolegnas prioritas tahun 2022. Revisi undang-undang tersebur dalam rangka
harmonisasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
SOAL PENETAPAN UMP DI UU CIPTA KERJA, BAHLIL: PENGUSAHA JANGAN
DIKASIH BEBAN
JAKARTA - Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja Revisi UU Ciptaker bakal
diajukan ke dalam program prolegnas prioritas tahun 2022. Revisi undang-undang tersebur
dalam rangka harmonisasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Menteri Investasi Bahlil
Lahadalia menyoroti revisi perhitungan upah minimum provinsi (UMP) pada undang-undang cipta
kerja. Kata dia, agar para buruh mengerti kondisi perusahaan dalam kenaikan UMP yang sudah
disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"Kita harus ada titik tengah dan mendapatkan gaji dan juga pengusaha juga jangan dikasih
beban," kata Bahlil dalam video virtual, Rabu (1/12/2021).
Menurutnya, perusahaan saat ini tidak hanya memikirkan keuntungan. Namun, menghitung
biaya gaji pegawai. Jika, tidak ada keuntungan maka tidak bisa membayar gaji karyawan
"Menurut logika saya punya pengalaman ketika menjadi pengusaha. Kami itu selalu berpikir tidak
hanya mendapatkan profit tapi menjaga keberlangsungan usaha kalau enggak bisa bayar
pegawai usaha tutup," katanya.
Lanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan satu pun pasal atau peraturan turunan
dari UU Cipta Kerja, sehingga tidak ada kendala yang berarti bagi jalannya investasi. Bahlil
menyatakan bahwa sistem online single submission (OSS), insentif fiskal, dan berbagai
ketentuan dalam UU itu tetap berjalan. "Kita terbuka untuk berdialog dan menerima pertanyaan
terkait investasi dalam konteks UU Cipta Kerja. Pelaku usaha pun banyak yang sudah menjalin
komunikasi dengan Kementerian Investasi pasca putusan MK terbit," tandasnya.
648
