Page 698 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 698
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center;
display:block;margin:15px 0 } Jonli menegaskan, dengan sudah ditetapkan UMK tersebut, maka
pihak perusahaan wajib untuk menerapkan UMK tersebut. Jika tidak, maka pimpinan perusahaan
tersebut bisa dikenakan sanksi pidana.
"Kalau perusahaan tidak menerapkan pengupahan sesuai UMK, maka bisa dikenakan sanksi
pidana. Itu sudah jelas ada aturannya," ujarnya.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Provinsi Riau telah menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) untuk di Provinsi Riau tahun 2022, sebesar Rp 2.938,564.
Selanjutnya UMP Riau tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk
menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Jolni mengatakan, dalam menetapkan UMK, pemerintah kabupaten/kota minimal harus sama
dengan UMP. Namun tentunya lebih baik angkanya diatas UMP.
"UMP Riau sudah diteken pak Gubernur Syamsuar sebesar Rp2.938,564. UMP ini yang jadi dasar
penetapan UMK kabupaten/kota," katanya.
Jonli mengakui, memang dalam penetapan itu sempat terjadi perdebatan dengan Dewan
Pengupahan, dan sebagian besar serikat pekerja menerima dengan catatan agar perusahaan
menerapkan struktur skala upah.
"Dengan perusahaan menerapkan struktur upah, maka ada tambahan lain yang mendukung
kesejahteraan pekerja. Namun ada juga satu serikat pekerja yang menolak (Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)," katanya.
Berikut besaran UMK di Provinsi Riau tahun 2022: 1. Pekanbaru: 3.049.675,79 2. Dumai:
3.414.160,86 3. Rokan Hulu: 2.986.863,49 4. Indragiri Hulu: 3.097.706,00 5. Indragiri Hilir:
2.984.696,63 6. Kampar: 3.047.470,58 7. Bengkalis: 3.350.646,31 8. Siak: 3.114.237,83 9.
Pelalawan: 3.030.598,54 10. Kuansing: 3.111.788,95 11. Kepulauan: Meranti: 2.985.000,00 12.
Rokan Hilir: 3.009.416,38.
***.
697
