Page 765 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 765
Gubernur yang dikenal sosok dekat dengan masyarakat itu sangat menyambut baik atas apa
yang dilakukan oleh para buruh dalam menyampaikan aspirasinya.
'Saya menyambut baik bahwa cara-cara yang dilakukan oleh buruh di Indonesia khususnya di
Sumsel ini adalah cara-cara yang sangat terhormat. Ini merupkan langkah bagus bagi kita, paling
tidak kami dapat lebih mudah dan tenang dalam menyelesaikan persoalan ini," ungkapnya.
Tak hanya itu saja, dia menilai kedatangan para buruh ini sebagai respresentasi dari keinginan
buruh untuk membuat penetapan yang berpihak kepada semua, jadi tidak ada yang dirugikan
termasuk kaum buruh.
"Sebenarnya kami ingin kesejahteraan buruh itu diawali perbaikan-perbaikan hak-haknya. Jadi
bukan hanya sekader ukuran UMR dan UMP tapi hak lainnya juga," tuturnya.
Dalam aksi ini turut serta ratusan ibu-ibu. Novi perwakilan para buruh mengatakan, minyak naik,
susu naik, padahal katanya gubemur sayang rakyatnya.
"Jangan ada dusta di antara kita pak Gubernur. Panas liati kita apa panas matahari. Karena
sama-sama panas mari berjuang," kata Novi saat melakukan orasi.
'Kami berjuang ke sini bertegangan dengan manajemen. Bahkan kami siap kalau mau di-SP,
berhenti tingal berhenti, tinggal minta tanggung gubemur," katanya.
Menurut Novi, sebelum perang ini sudah merasa mati duluan, jadi kenapa harus takut. Yang
tidak berjuang dia berkhianat, hanya menunggu kemenangan dari yang berjuang.
Terbakar rasanya darah di badan. Saya wakilkan perasan ibu-ibu. Bahkan untuk ke sini saya
tinggalkan anak-anak saya," katanya.
Sebelumnya Gubemur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru telah mengesahkan Surat
Keputusan (SK) nomor 746/kpts/Disnaker-trans/2021 tentang Upah Provinsi (UMP) yang tidak
naik di tahun 2022. Artinya UMP Sumsel tahun 2022 ditetapkan Rp 3.144.446.
Namun keputusan tersebut ditolak para buruh, sehingga ribuan buruh melakukan aksi di depan
Kantor Gubernur Sumsel. Para buruh yang melakukan aksi ini mengatas namakan Gerakan
Pekerja/ Buruh untuk keadilan Sumsel (Gepbuk) SS, terdiri dari berbagai serikat buruh seperti
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), NIBA SPSI, FARKES SPSI, KEP SPSI,
PPMI SPSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan lain-lain.
Buruh mendesak Gubemur Herman Deru untuk tidak mengesahkan Upah Minimum Kota (UMK),
sekaligus menuntut adanya kenaikan upah sekitar 7-10 persen.
'Kami menginginkan kenaikan upah 7-10 persen. Idealnya minimal 5-7 persen," kata Ketua
Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka industri
(Nikeuba) Kota Palembang, Hermawan, di sela-sela aksi di Kantor Gubemur Sumsel.
Berikut tuntutan para buruh, menuntut pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor :
91/PUU-XVII/2021, tanggal 25 November 2021. Lalu, menuntut revisi kenaikan UMP Sumsel
Tahun 2022 dan kenaikan UMK Kabupaten/Kota se-Sumsel.
Kemudian, menuntut dicabutnya Undang-undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja dan seluruh
peraturan pelaksananya yang telah dinyatakan Inskonstitusional bersyarat.
Menuntut Gubernur, Bupati dan Walikota se-Sumsel untuk memberikan Subsidi kepada
Pekerja/Buruh Formal maupun Informal sebesar Rp 300 ribu per bulan.
764
