Page 764 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 764
Judul Deru Terima Aspirasi Buruh di Sumsel
Nama Media Tribun Sumsel
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis cr19
Tanggal 2021-12-01 11:10:00
Ukuran 169x281mmk
Warna Warna
AD Value Rp 70.980.000
News Value Rp 709.800.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Seribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumsel di Jl Kapten A Rivai,
Selasa (30/11), menuntut Gubernur Herman Deru untuk tidak mengesahkan Upah Minimum Kota
(UMK) Palembang, sekaligus minta kenaikan upah sekitar 7-10 persen. Meski di bawah terik sinar
matahari yang menyengat, tak menyurutkan niat Herman Deru untuk menerima langsung
aspirasi dari para buruh. "Jadi yang disampaikan tadi ada beberapa persoalan terkait dengan
daerah kita di dalam Peraturan Pemerintah (PP) termasuk yang sudah menetapkan UMP untuk
di Provinsi dan Kabupaten/Kota," tegas Herman Deru sesaat usai menerima masukan dari para
buruh.
DERU TERIMA ASPIRASI BURUH DI SUMSEL
Seribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumsel di Jl Kapten A Rivai,
Selasa (30/11), menuntut Gubernur Herman Deru untuk tidak mengesahkan Upah Minimum Kota
(UMK) Palembang, sekaligus minta kenaikan upah sekitar 7-10 persen.
Meski di bawah terik sinar matahari yang menyengat, tak menyurutkan niat Herman Deru untuk
menerima langsung aspirasi dari para buruh. "Jadi yang disampaikan tadi ada beberapa
persoalan terkait dengan daerah kita di dalam Peraturan Pemerintah (PP) termasuk yang sudah
menetapkan UMP untuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota," tegas Herman Deru sesaat usai
menerima masukan dari para buruh.
Menurutnya untuk Kabupaten/Kota belum karena memang belum ada usulan disebabkan masih
menunggu petunjuk khusus setelah keputusan MK ini, artinya kebijakan yang bersifat strategis
agar ditunda dulu.
'Tentu kami diskusi secara khusus dulu atas pengajuan dari buruh ini, baik diskusi kepada
Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kemendagri RI. Jadi selama
ini belum ditetapkan di Kabupaten/kota saya pikir masih memakai aturan yang diberlakukan
kemarin," terangnya.
763
