Page 759 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 759
Upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta untuk tahun 2022 diketahui sebesar Rp 4.453.945.
Angka tersebut hanya naik 0,85 persen atau setara dengan Rp 37.749 dibanding tahun
sebelumnya.
Di hadapan para buruh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui kenaikan UMP DKI
Jakarta sebesar 0,85 persen adalah angka yang terlalu kecil jika dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya.
“Tahun lalu itu (UMP DKI Jakarta) kenaikan 3,2 persen, tahun-tahun sebelumnya di Jakarta
(naik) 8,2 persen, 8,7 persen, 8,0 persen, 8,5 persen,” kata Anies.
Anies mengaku terpaksa mengeluarkan kebijakan UMP tersebut lantaran mesti mematuhi aturan
PP Nomor 36 Tahun 2021 UU Cipta Kerja. Jika aturan tak segera dikeluarkan, pemerintah provinsi
bakal dianggap melanggar aturan.
Kebijakan kenaikan UMP ini oleh buruh dinilai tidak mengakomodir keinginan buruh, di mana
mereka menuntut upah dinaikkan 7-10 persen.
Selain hanya cukup untuk bayar toilet, buruh juga menilai kenaikan tersebut kalah dengan
kenaikan harga minyak goreng.
“Rp 37 ribu ini kalah dengan kenaikan minyak goreng. Untuk toilet saja tidak cukup,” ujar orator
massa aksi dari atas mobil komando, Senin (29/11).
Adapun kenaikan UMP sebesar 0,85 persen atau sekitar Rp 37.000 tersebut diklaim telah sesuai
dengan ketentuan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan kenaikan rata-rata UMP nasional
sebesar 1,09 persen.
Para pekerja dalam demo tersebut pun mengusung spanduk bertuliskan tuntutan kenaikan upah
sebesar 10 persen. Kendati demikian, mereka berharap Anies bisa menaikkan upah bahkan
hingga 30 persen.
“Kami minta rezim Anies Baswedan menaikkan upah 20 sampai 30 persen. Kami meminta buruh-
buruh terus melakukan perjuangan baik di pabrik-pabrik, provinsi, maupun tingkat nasional,”
ujar koordinator massa dari mobil komando, Senin (29/11).
Adapun sejumlah soal lainnya yang juga mereka soroti, yakni terkait Omnibus Law Undang-
undang Cipta Kerja yang sebelumnya sudah sering ditolak oleh buruh. Termasuk juga
permasalahan ekonomi hingga utang negara.
Anies pun menyatakan sudah berkirim surat ke Menaker berisi permintaan untuk tak
menjalankan ketentuan sesuai formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
758
