Page 788 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 788

Sementara bagi pekerja di atas satu tahun melalui penghitungan Struktur dan Skala Upah (SUSU)
              dengan  memperhatikan  minimal  inflasi  sebesar  1,28  persen  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi
              sebesar 0,97 persen.

              Sebagai simulasi penerapan SUSU, bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun di Kota
              Semarang,  minimal  penambahan  upahnya  Rp  63.787,98,  dan  di  Kabupaten  Banjarnegara
              sebesar Rp 40.946,29.

              Berikut  daftar  UMK  35  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jateng  2022  dari  yang  tertinggi  hingga
              terendah: Penetapan UMK 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun
              2021 tentang Pengupahan, di mana formula perhitungan dan datanya telah baku.

              UMK mendasari perhitungan formula dari PP 36 tahun 2021 pasal 26 dan angka dari Badan Pusat
              Statistik (BPS), sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan kepada para Gubernur se-Indonesia No B-
              M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021, tentang Penyampaian Data Perekonomian
              dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
              "Ketetapan tentang kewajiban perusahaan, membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
              SK, agar menjadi perhatian semuanya," kata Ganjar.

              Untuk  memberikan  kepastian  besaran  upah  bagi  pekerja  dengan  masa  kerja  lebih  dari  satu
              tahun, Pemprov Jateng mengeluarkan Surat Edaran Nomor 561/0016770 tentang Struktur dan
              Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022, yang ditujukan kepada bupati/wali kota dan pimpinan
              perusahaan se-Jawa Tengah.

              Surat edaran itu dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/ buruh dengan masa
              kerja satu tahun atau lebih.

              Dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/wali kota memastikan perusahaan menyusun
              SUSU, dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan.

              Sedangkan kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas
              Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui  dinas  yang  membidangi
              ketenagakerjaan  Kabupaten/Kota,  paling  lambat  31  Desember  2021  dalam  bentuk  surat
              pernyataan.

              "Pekerja yang baru masuk bekerja, tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda
              dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun," ujar Ganjar.
              "Hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja, sekaligus penghargaan atas pengabdian
              dari para pekerja kepada perusahaannya," tegasnya.

              /Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Daftar UMP 2022 di 31 Provinsi.



















                                                           787
   783   784   785   786   787   788   789   790   791   792   793